(IslamToday ID) – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menjawab adanya ajakan untuk bergabung dengan koalisi besar yang nantinya akan mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran apabila ditetapkan sebagai pemenang Pilpres 2024. Ia mengapresiasi adanya ajakan tersebut, namun menurutnya PKS akan tetap berada di luar pemerintahan.
“Kalau menjawab mungkin yang menjawab presiden atau sekjen (PKS) tetapi saya mengapresiasi kalau Pak Prabowo, Doli (Ahmad Doli Kurnia/Waketum Golkar) bilang ingin mengajak (bergabung dalam koalisi besar) buat saya itu sebuah sikap gentle bahwa sesudah pertarungan kita bisa kembali membangun bangsa,” kata Mardani dikutip dari YouTube tvOneNews, Rabu (13/3/2024).
“Tapi saya menegaskan kembali bahwa check and balance adalah suatu keniscayaan dalam demokrasi. Monggo yang ingin membentuk koalisi besar,” tegasnya.
Menurutnya, pilihan Golkar dan partai lain yang akan ikut bergabung dengan koalisi besar sesuatu yang sah dan tidak melanggar aturan apapun.
“Itu sah karena kalau kita lihat sistem, Bang Doli selalu mengatakan tidak ada oposisi di sistem pemerintahan kita. Adanya sistem legislatif tapi kita tahu betapa legislatif dalam beberapa hal bisa lumpuh sehingga tetap perlu ada terminologi oposisi dalam rangka untuk menegaskan bahwa ada check and balance, ada kontrol terhadap pemerintah,” paparnya.
Mardani menilai apakah nantinya koalisi besar yang saat ini tengah menjadi wacana ini akan terwujud, menurutnya, itu relatif.
“Itu tergantung dari setiap partai dan saya tetap menghargai apapun keputusan setiap partai. Tetapi akan sangat baik kalau saya lagi-lagi mengatakan kalau proposalnya Pak Anies berbeda dengan proposalnya Pak Prabowo demikian pula dengan proposal Pak Ganjar. Sehingga sebaiknya berikan kesempatan kepada yang menang untuk memimpin,” ucapnya.
Sementara untuk yang belum menang, kata Mardani, biarkan menjadi oposisi dengan sifat kritis namun tetap membangun.
Menurutnya, secara logika ide pembentukan koalisi besar ini memiliki banyak manfaat dalam menghadapi permasalahan zaman 10 hingga 20 tahun ke depan. Namun perlu diingat apabila semua partai bergabung maka fungsi kontrol terhadap pemerintah akan berkurang.
“Fungsi check and balance akan berkurang sehingga kita akan masuk ke lubang yang sama dan kembali masuk ke kondisi seperti Orde Baru, sehingga tetap perlu adanya oposisi,” ujarnya. [ran]