(IslamToday ID) – Pengamat politik Ray Rangkuti menilai hanya partai politik (parpol) yang memiliki kemampuan untuk meredam kisruh masyarakat terkait ketidakpuasan hasil pemilu yang disampaikan KPU. Salah satunya dengan menggulirkan hak angket.
Menurut Ray, hak angket yang dimotori PDIP ini akan terlihat serius apabila Megawati Soekarnoputri berani mengeluarkan sikap yang menyatakan Jokowi bukan lagi kader partai.
“Salah satu tanda soal keseriusan angket itu dimulai dengan PDIP mengeluarkan surat keanggotaan Pak Jokowi. PDIP mengambil sikap bahwa Pak Jokowi bukan lagi anggota PDIP,” kata Ray dikutip dari YouTube Official iNews, Kamis (21/3/2024).
“Sekarang tanggung jawab moralnya ada pada partai, itulah sebabnya partai harus menyiapkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi maupun hak angket itu. Supaya suara rakyat ini tidak sia-sia. Mengapa harus partai? Karena tidak ada mekanismenya kecuali partai, kalau masyarakat bisa menggugat tentu masyarakat yang menggugat,” papar Ray.
Seandainya masyarakat bisa menggugat hasil pemilu, lanjutnya, tentu hal itu sudah dilakukan, tapi sistem di Indonesia tidak demikian.
“Kita tidak memperkenalkan itu (masyarakat bisa melakukan gugatan) oleh karenanya harus pindah ke partai. Nah partai ini mau menindaklanjuti dan mendengarkan keresahan masyarakat atau tidak. Di situ salah satu pertanyaannya,” jelasnya.
Cara yang bisa dilakukan oleh partai untuk menyikapi kisruh di kalangan masyarakat mengenai hasil pemilu, yakni bisa menempuh tiga cara. Pertama, melakukan gugatan adanya dugaan kecurangan terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Kedua, gugatan terhadap hasil pemilu, dan ketiga mengajukan hak angket.
“Ini yang harus dilakukan supaya masyarakatnya tidak makin kecewa. Kecewa terhadap tahapan pemilunya dan kecewa juga kepada yang menurut pandangan publik itu misalnya dirugikan dengan menganggap tidak ada upaya apapun. Padahal masyarakat itu tidak hanya melihat soal kalah dan menangnya saja, tapi juga berkaitan dengan kejujuran,” bebernya.
“Kalau perasaan masyarakat dilakukan secara jujur, mereka siap menerima juga, tapi kalau pertanyaan kejujuran soal tahapan, hasil tetap menggelayut di pikiran masyarakat, mereka akan tetap mencari keadilan. Pikiran ini yang seharusnya ditangkap oleh partai yang memiliki kewenangan itu saat ini,” lanjutnya. [ran]