(IslamToday ID) – Pengamat politik Rocky Gerung mengatakan calon presiden (capres) terpilih Prabowo Subianto mulai kesal dengan tuntutan jatah menteri pada kabinet mendatang dari partai-partai maupun pendukungnya.
Pasalnya, menurutnya, Partai Gerindra yang berhak menyusun lebih dahulu menterinya malah mendapat bagian sedikit di dalam kabinet berdasarkan daftar yang beredar. Hal ini berpotensi menjadi “bancakan” partai-partai maupun pendukung Prabowo.
“Jadi Gerinda juga berhak untuk menyusun lebih dahulu menteri-menteri dia. Dan kita ingat bagaimana menteri-menteri di dalam daftar yang beredar hari ini bagian Gerinda justu lebih sedikit, tidak seperti yang seharusnya diperoleh Gerinda. Nah ini yang potensial untuk jadi bancakan di dalam percakapan hari-hari ini,” kata Rocky dikutip dari YouTube Rocky Gerung Official, Kamis (28/3/2024).
“Dan pasti Pak Prabowo sudah mulai kehilangan keseimbangan, dia mulai kesel ‘kurang ajar semua ni, menuntut, minta, belum apa-apa juga’ itu juga masuk akal,” lanjutnya.
Sementara diketahui, koalisi pemenang Pilpres 2024 Prabowo-Gibran meributkan jatah menteri di pemerintahan mendatang. Seperti Golkar yang mengalami lonjakan suara di Pemilu 2024 merasa seharusnya mendapatkan porsi lebih besar dalam kabinet ke depan.
“Jadi, kalau 25 persen, kalau bagi-bagi, ya banyak-banyak sedikit bolehlah. Kita sebut lima (posisi menteri) itu minimal, tetapi kalau dihitung proporsi 25 persen, room (ruang) masih banyak,” kata Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto belum lama ini.
Kemudian pernyataan tersebut ditanggapi partai koalisi lain, salah satunya Partai Demokrat. Politikus Demokrat Kamhar Lakumani memahami keinginan Golkar untuk mendapat lima jatah menteri di koalisi Prabowo.
Karena Golkar, menurutnya, all out membantu Prabowo di Pemilu 2024. Namun meskipun demikian, Golkar tidak bisa memaksakan kehendak. Karena sebagai presiden, Prabowo mempunyai hak prerogatif.
“Ini sepenuhnya menjadi hak prerogatif Pak Prabowo sebagai presiden terpilih jika hasil rekapitulasi nasional real count pilpres telah ditetapkan KPU,” tuturnya, Senin (18/3/2024).
Sedangkan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan pihaknya menyerahkan keputusan kursi menteri kepada presiden terpilih. “Itu hak prerogatif presiden, terserah beliau,” katanya, Selasa (19/3/2024).
Dirinya enggan menanggapi Golkar yang mengajukan proposal lima kursi menteri kepada Prabowo. Ia kembali menekankan merupakan hak prerogatif presiden. “Ya, kalau itu tanya Pak Airlangga (Ketum Golkar) dong, nanya kok ke saya,” ucapnya.
Kemudian wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka mengatakan permasalahan kursi menteri akan dibicarakan kembali di lain waktu. Namun yang berhak menentukannya adalah Prabowo sebagai presiden. [wip]