(IslamToday ID) – Analis asal Universitas Paramadina, Jakarta, Ahmad Khoirul Umam menganalisis belum dibukanya pintu negosiasi PKS dengan Prabowo-Gibran terkait dengan kemungkinan berkoalisi.
“PKS tentunya berharap pintu kompromi dan negosiasi dengan Prabowo-Gibran dibukakan. Namun meskipun sinyal harapan merapatnya PKS sudah disampaikan, namun pintu negosiasi per hari ini tampak masih belum terbuka,” kata Umam dikutip dari DetikCom, Senin (29/4/2024).
Ia menduga PKS pada akhirnya akan berada di luar pemerintahan Prabowo-Gibran. Menurutnya, setidaknya ada dua alasan PKS akan sulit bergabung dengan koalisi Prabowo-Gibran selaku Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
Pertama, kata Umam, sejak Prabowo mendekat ke Presiden Jokowi usai kalah di Pemilu 2019, Prabowo telah mencoba bertransformasi dari tokoh yang semula dicitrakan dengan kekuatan politik Islam konservatif menjadi tokoh yang lebih bercorak nasionalis lagi.
“Dalam konteks ini, Prabowo tampak mencoba untuk menghapus jejak kedekatannya dengan kelompok Islam konservatif, termasuk dengan PKS,” ucapnya.
Umam menyebut usai bergabung dengan pemerintahan Jokowi, Prabowo hampir tidak pernah menunjukkan kedekatan dan intensitas pertemuannya dengan elite PKS. Jadi, katanya, jika Prabowo membuka pintu untuk PKS pasca kemenangan di Pemilu 2024, akan menimbulkan citra kurang bagus.
“Hal itu akan memunculkan risiko dirinya (Prabowo) akan dicap kembali membukakan peluang atau memfasilitasi masuknya kekuatan politik Islam kanan-konservatif ke dalam kekuasaan, yang justru akan membuat alergi kekuatan politik nasionalis, termasuk kalangan Islam moderat, khususnya komunitas Nahdliyyin yang terbukti memberikan dukungan politik yang memadai terhadap kemenangan Prabowo-Gibran,” jelas Umam.
Alasan kedua, Umam mengatakan Prabowo seharusnya tidak memiliki kendala signifikan untuk membukakan pintunya bagi PKS. Mengingat, PKS memiliki kedekatan dan pernah dua kali menjadi pendukung utamanya di Pilpres, yakni di 2014 dan 2019.
“Namun, kemungkinan dibukanya pintu untuk PKS mendapatkan tentangan dari lingkaran Jokowi. Mengingat PKS termasuk yang sangat intens menggunakan narasi kritis anti-pemerintahan Jokowi selama satu dekade terakhir,” ujar Umam.
“Banyak sekali kebijakan publik dari pemerintahan Jokowi yang ditolak oleh PKS. Karena itu, wajar jika Jokowi dan lingkarannya memiliki resistensi tersendiri untuk memberi ruang terbuka bagi PKS di pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo-Gibran,” imbuhnya. [wip]