Presiden Janji Revisi UU ITE
Pada peringatan hari Pers Nasional Presiden Jokowi, minta rakyat aktif beri kritik untuk pemerintah. Namun hal ini hanya dianggap sebagai pepesan kosong, sebab banyak kritikus dipidanakan dengan UU ITE.
Istana akui UU ITE jadi polemik. Kapolri Sigit juga akui UU ITE berpotensi jadi alat kriminalisasi. Pada 17 Februari 2021 Presiden janji akan minta DPR revisi UU ITE.
“Saya akan minta kepada DPR untuk bersama-sama merevisi Undang-Undang ITE ini karena di sinilah hulunya. Terutama menghapus pasal-pasal karet yang penafsirannya bisa berbeda-beda yang mudah diinterpretasikan secara sepihak.”
Joko Widodo, Presiden RI
“Sudah saatnya dilakukan revisi UU ITE, karena semakin kesini banyak kasus memidanakan seseorang karena alasan pencemaran nama baik, penghinaan dan ujaran kebencian yang justru mengarah kepada pembungkaman suara kritis dari publik.”
Ahmad Fathul Bari, Wasekjen PKS