ISLAMTODAY — Keberanian pemerintah mematok rencana belanja atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2023 mencapai Rp 3.041,7 triliun menuai kritik. Pasalnya sejak era Jokowi (2014-2023), anggaran terbesar justru digunakan untuk membayar bunga utang.
“Kita lihat belanjanya meningkat paling pesat di era Jokowi dari 2014 ke 2023, belanja paling pesat kenaikannya adalah bayar bunga (utang) 230,8%,” kata Faisal Basri dalam Diskusi “Memaknai Kemerdekaan Ekonomi di Era Tekanan Kehidupan Masyarakat”, Diunggah Youtube Narasi Institute 19 Agustus 2022.
Kenaikan anggaran membayar bunga utangnya mencapai dua kali lipat lebih, dari Rp 133, 4 triliun (2014) jadi Rp 441,4 triliun (2023). Tentu saja besaran jumlah tersebut tidak layak untuk dibanggakan sama sekali.
“Jadi dua kali lipat lebih kan? Kok ini dibanggakan, aneh kan? Bayar bunga meningkat pesat kok bangga?,” ujar Faisal.
Faisal lantas membandingkan dengan belanja untuk masyarakat. Kenaikannya hanya 50% saja, artinya APBN gagal untuk menyejahterakan rakyat.
“Nah belanja sosial, membantu rakyat naiknya cuman 51,7% jadi gagal untuk menjawab, APBN ini tidak menjadi instrumen untuk menyejahterakan masyarakat,” tutur Faisal.
Sebelumnya, Presiden Jokowi dalam pidatonya telah menganggarkan Rp 3.000 triliun untuk pemerintahan di 2023. Dana tersebut dibagi untuk belanja pemerintah pusat dan transfer ke daerah.
“Belanja Negara dalam RAPBN 2023 direncanakan sebesar Rp 3.041,7 triliun yang meliputi, belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.230 triliun, serta Transfer ke Daerah Rp 811,7 triliun. Anggaran kesehatan direncanakan sebesar Rp 169,8 triliun, atau 5,6% dari belanja negara,” kata Jokowi dalam pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR Tahun 2022 pada Selasa, 16 Agustus 2022.