ISLAMTODAY — Mantan Penasihat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2005-2013, Abdullah Hehamahua menanggapi kebijakan kenaikan BBM yang ditetapkan oleh pemerintah. Ia memberikan komentarnya terkait sikap ragu-ragu yang ditunjukkan oleh Presiden Jokowi sebelum kenaikan itu akhirnya diumumkan pada Sabtu siang (3/9).
Ia menduga keragu-raguan presiden ini disebabkan oleh dua hal. Pertama presiden merasa dibohongi oleh para stafnya terkait kondisi yang sebenarnya atau yang kedua presiden tengah membohongi rakyatnya.
“Kenapa presiden ragu-ragu?Mungkin presiden itu sadar bahwa beliau itu dibohongi atau beliau sendiri yang berbohong?,” ungkap Abdullah dalam Channel Youtube Rasiltv edisi 2 September 2022.
Abdullah menuturkan jika kondisi perminyakan tanah air sesungguhnya dalam keadaan baik-baik saja. Misalnya hasil analisisnya di tahun 2021 silam, pendapatan negara melalui minyak naik hingga Rp 51,8 triliun.
“Sebenarnya penghasilan minyak pendapatan negara tahun 2021 naik sebesar Rp 51,8 Triliun, sedangkan kenaikan subsidi BBM cuman 12,5 Triliun, sebenarnya surplus,” ujar Abdullah.
Abdullah menambahkan sebenarnya dengan surplus yang dimiliki pemerintah sebanyak Rp 35,6 triliun subsidi BBM tidak perlu distop.
“Sebenarnya dengan surplus Rp 35,6 Triliun itu, subsidi BBM tidak perlu dihentikan,” tandasnya.