ISLAMTODAY — Pengamat dan analisis militer nasional, Dr. Connie Rahakundini turut memberikan analisisnya terkait situasi internal di TNI pasca menguaknya ketidakharmonisan yang terjadi antara Kepala Staf Angkatan Darat (KASAD) Dudung Abdurachman dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa.
Ketidakharmonisan keduanya terungkap ke publik pada saat rapat kerja antara Komisi I DPR RI dengan Kementerian Pertahanan, Panglima TNI, KASAD, KASAU dan KASAL pada Senin 5 September 2022.
Connie seperti dalam wawancaranya dengan CnnIndonesia pada Selasa (6/9) mengungkapkan sejumlah fakta hasil analisisnya terhadap situasi yang sebenarnya di TNI. Ia mengungkapkan pangkal masalah dari ketidakharmonisan keduanya bermula dari adanya tarik-menarik kepentingan politik yang dilakukan oleh partai dan para elit politiknya.
“Fakta paling parah sebenarnya jika partai atau elite politik itu mengganggu atau menggadang-gadang panglima aktif atau kepala staf aktif untuk dilibatkan ke dalam politik praktis,” kata Connie.
Connie menambahkan keduanya digadang-gadang untuk menjadi calon wakil presiden (Cawapres). Panglima TNI mungkin sangat wajar karena ia akan segera mengakhiri masa jabatannya pada November mendatang.
“Panglima TNI calon cawapres tapi menurut saya masih pantas karena beliau akan mengakhiri masa jabatannya pada November,” ujar Connie.
“Tapi kita juga tahu Pak Dudung digadang-gadang oleh beberapa partai sebagai cawapres,” imbuhnya.
Upaya nakal yang dilakukan oleh partai dan juga para elit politik melibatkan seorang panglima maupun tentara aktif dalam urusan politik sangat tidak dibenarkan. Hal ini akan berdampak pada institusi TNI.
“Kalau panglima atau tentara aktif jangan dilibatkan ke politik ini pengaruhnya mau tidak mau pasti ada dan ini nggak baik buat angkatan bersenjata,” tegasnya.
Connie lantas mengkritik para politisi mengapa mereka memilih melibatkan unsur TNI dalam urusan politik. Semestinya mereka melakukan kaderisasi calon pemimpin di internal dengan partai secara maksimal bukan mengganggu pihak lain.
“Jadi kita jangan menyalahkan ke dalam TNI (saja). Tapi juga ke dalam (parpol) bagaimana tugas dan peran elit politik yang kehilangan calon pemimpin sehingga menggadang-gadang mereka (anggota TNI),” tandasnya.