ITD NEWS — Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan akan segera membongkar jaringan tindak pidana perdagangan manusia dan pekerja migran Indonesia (PMI) ilegal. Ia mengaku sudah memiliki data oknum pelaku yang berasal dari institusi pemerintahan hingga kelompok swasta.
“Sangat membahayakan dan melibatkan uang banyak, uang gede, tetapi mengancam kemanusiaan, bukan jiwa saja, tetapi kemanusiaan. Kalau orang dijadikan budak, di tempat-tempat tertentu, dipekerjakan di kapal, dia tidak digaji, paspornya ditahan dan sebagainya yang seperti itu harus kita tindak bersama-sama,” kata Mahfud dilansir dari Kompas, Rabu 5 April 2023.
Mahfud menegaskan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) adalah tindakan pidana yang sangat keji dan bertentangan dengan undang-undang. Aksi tersebut juga telah melibatkan jaringan yang cukup luas dan menyebar dari kalangan pemerintahan hingga swasta.
“Tindak pidana perdagangan orang itu adalah tindak pidana yang sangat keji untuk kemanusiaan dan pemerintah sudah mempunyai undang-undang tentang ini,” ujar Mahfud dilansir dari pikiranrakyat, 6 April 2023.
“Melibatkan jaring-jaring baik di kantor-kantor pemerintah maupun di swasta. Saya sudah mempunyai daftar jaringan itu yang nanti akan diuji sahih dulu,” tegasnya.
Pernyataan Mahfud MD merupakan respon pemerintah atas hasil investigasi yang dilakukan oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Mereka telah melakukan aksi penelitian marathon sejak kasus penenggelaman kapal di perairan Johar Baru pada 15 Desember 2021 lalu.
Selain itu dilansir dari detikcom Ahad, 2 April 2023, investigasi BP2MI berdasarkan rentetan peristiwa sejak 31 Desember 2021 hingga 14 November 2022. Hasilnya terungkap ada 44 orang pekerja migran tewas dan 77 orang pekerja yang dinyatakan hilang pada peristiwa yang terjadi di Perairan Sumatera tersebut.