ITD NEWS — Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi Partai Demokrat, Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti anggaran pendidikan yang jumlahnya sangat besar, 20% dari APBN. Namun sayangnya pengelolaan anggaran pendidikan tersebut belum memberikan kontribusi maksimal bagi pendidikan Indonesia.
Dede mengatakan jika alokasi dana pendidikan belum sepenuhnya dialokasikan untuk Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Anggaran yang diperoleh Kemendikbud kurang lebih hanya 14% dari 20% dana APBN atau hanya Rp 81 triliun.
“Anggaran yang diperoleh kementerian pendidikan kurang lebih sekitar 14 persen dari 20 persen, jadi yang dikelola kementerian pendidikan itu hanya Rp 81 trilliun, dan diharuskan untuk mengembangkan pendidikan seluruh Indonesia tentu tidak pas,” ungkap Dede dilansir dari inilahcom, 2 Mei 2023.
Padahal Kemendikbudristek harus mengupayakan adanya kesejahteraan bagi para guru termasuk melalui program sertifikasi guru. Para guru yang tersertifikasi seharusnya berhak untuk mendapatkan tunjangan profesi sayangnya hal tersebut justru tidak mampu dilakukan.
“Salah satu upayanya adalah mensertifikasi guru untuk mendapat tunjangan profesi namun kenyataannya jumlah guru di sekolah sangat banyak akibatnya sekolah tidak bisa menggaji guru,” ujar Dede.
PR Kemendikbudristek yang tidak kalah berat ialah pengembangan pendidikan di daerah 3T (Tertinggal, Terdepan dan Terluar). Pelayanan negara dalam bidang pendidikan belum maksimal dengan terbatasnya jumlah guru, hingga kualitas materi pembelajaran yang diajarkan kepada siswa.
“Harus fokus pada daerah 3T, bisa jadi guru di sana tidak ada, materi pembelajarannya sama dengan materi 5-6 tahun lalu, daerah 3T ini harus mendapat atensi yang maksimal tetapi tidak bisa dipaksakan untuk merubah kurikulum secara singkat,”