(IslamToday ID) – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani meminta agar pemerintah melakukan evaluasi terhadap kebijakan PPDB Zonasi. Pasalnya sistem penerimaan siswa baru disertai dengan adanya manipulasi data kependudukan atau KK.
“Miris sekali dengan ditemukannya banyak manipulasi data kependudukan demi anaknya bisa diterima di sekolah pilihannya. Harus ada evaluasi menyeluruh untuk mengantisipasi tindakan-tindakan curang, termasuk merajalelanya pungli-pungli di lingkungan pendidikan,” kata Puan dilansir dari inewsid (15/7/2023).
Sistem PPDB zonasi tahun 2023 menuai ragam polemik. Salah satunya terjadi di Kota Bogor, bahkan sejumlah modus kecurangan membuat 208 siswa di Bogor akhirnya didiskualifikasi oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor.
“Berdasarkan data akhir hasil verfikasi dari 297 (pendaftar) yang bermasalah akhirnya ada 208 yang langsung didiskualifikasi atau dicoret dan tidak masuk dalam daftar calon siswa baru SMPN di Kota Bogor,” kata Kepala Dinas Pendididikan Kota Bogor Sujatmiko Baliarto, Jumat, 14 Juli 2023 dilansir dari tempocoid (14/7/2023).