(IslamToday ID) – Pakar hukum tata negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari mengungkapkan pendapatanya jika jabatan ketua umum partai politik (parpol) perlu dibatasi. Parpol bukan perusahaan keluarga sehingga tidak benar jika
“Sebelum ada pembatasan masa jabatan ketum partai, selamanya di Indonesia tidak ada partai. Yang ada itu adalah perusahaan keluarga bernama partai,” ungkap Feri dilansir dari republikacoid (15/7/2023).
Feri menegaskan tidak adanya pasal yang mengatur pembatasan masa periode ketum parpol akan membuat mereka menjabat hingga puluhan tahun. Hal inilah yang memicu munculnya dinasti politik.
“Jadi ini bukan lagi soal dinasti keluarga. Ini partai yang mirip perusahaan, ada CEO-nya,” tegas Feri.
MK kini tengah menguji dua permohonan terkait masa jabatan ketum parpol. Masing-masing mengusulkan agar periode masa jabatan dibatasi, maksimal dua periode atau 10 tahun.
Para pemohon juga menyoroti sejumlah parpol yang diduga melakukan dinasti politik. Diantaranya partai PDIP (Megawati Soekarnoputri- Puan Maharani) dan Partai Demokrat (SBY-AHY).