(IslamToday ID) – Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, Dr. Anwar Abbas mengecam keras usulan BNPT agar pemerintah mengontrol semua tempat ibadah di Indonesia termasuk masjid. Wacana tersebut dinilai sebagai langkah mundur BNPT dan mengabaikan prinsip-prinsip demokrasi yang selama ini berlangsung di Indonesia.
Buya Anwar menyesalkan usulan yang disampaikan oleh Kepala BNPT, Komjen Pol Rycko Amelza Dahniel dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR RI pada Senin (4/9) kemarin. “MUI sangat menyesalkan usulan yang disampaikan oleh Kepala BNPT yang menghendaki semua tempat ibadah berada di bawah kontrol pemerintah,” ujar Buya Anwar dilansir dari detikcom, Selasa 5 September 2023.
“Ini jelas sebuah langkah mundur dan mencerminkan cara berfikir serta bersikap yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang sudah kita bangun dan kembangkan selama ini secara bersusah payah,” imbuhnya. Ia menegaskan pola pikir Kepala BNPT tersebut tidak baik dan tidak benar bahkan cenderung dan mengarah pada corak kepemimpinan tirani yang sewenang-wenang. Karakter tersebut biasanya terjadi pada kepemimpinan yang bersifat otoriter.
“Jelas-jelas tidak baik dan tidak benar karena mengarah kepada corak kepemimpinan yang tiranic dan despotisme yang lebih mengedepankan pendekatan security approach dan mengabaikan pendekatan-pendekatan yang lebih bersifat dialogis, objektif dan rasional,” ujar Buya Anwar. “Cara-cara kepemimpinan seperti ini biasanya dipergunakan orang dalam kepemimpinan yang bersifat otoritarianisme dan itu sudah jelas tidak sesuai jiwa dan semangatnya dengan falsafah dan hukum dasar negara kita yaitu pancasila dan UUD 1945,” tegasnya.