(IslamToday ID) – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan bahwa Pemilu 2024 mendatang masih akan berlangsung sebagai pemilu yang transaksional. Fenomena ini akan terus terjadi selama pendapatan per kapita penduduk Indonesia masih rendah.
“Pemilu kita tampaknya masih akan transaksional karena pendapatan per kapita masih rendah,” kata Mahfud dalam kuliah umumnya di Bulaksumur, Gedung University Club, kampus UGM, pada Jumat, 6 Oktober 2023, dilansir dari metrotvnewscom, 7 Oktober 2023.
“Demokrasi kita akan semakin baik jika pendapatan per kapita naik menjadi US$5.500 posisi sekarang masih US$4500,” tandasnya.
Mahfud mengungkapkan korelasi antara pendapatan perkapita rakyat suatu negara dan kualitas demokrasi ini ia kutip dari Pidato Pengukuhan Guru Besar FEB UGM mantan Wakil Presiden RI (2009-2014), Prof. Boediono.
Ia menambahkan bahwa politik transaksional saat ini tidak hanya sekedar jual beli suara antara calon dan pemilih. Politik transaksional juga telah terjadi antara antarkontestan dan antarparpol.
Sementara itu penjelasan singkat terkait pendapatan perkapita, dilansir dari kompascom (31/8/2022) dijelaskan bahwa pendapatan perkapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh per orang di suatu negara atau wilayah geografis.
Sementara itu menurut KBBI, pendapatan perkapita adalah pendapatan nasional dibagi jumlah penduduk yang artinya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara.