(IslamToday ID) – Wakil Presiden RI Periode 2004-2009 & 2014-2019, Jusuf Kalla (JK) memberikan tanggapannya terkait situasi politik saat ini menjelang Pemilu 2024. Salah satunya fenomena politik penjara yang menyandra para politisi dan pejabat.
JK mengatakan jika politik penjara yakni menggunakan instrumen hukum untuk memenangkan kepentingan politiknya sangat tidak sehat. Hal ini justru membuat orang-orang tidak berani berpolitik lagi.
“(Politik penjara) sangat tidak sehat, sehingga orang tidak berpolitik lagi, hanya politik ketakutan yang terjadi,” kata JK dilansir dari channel youtube kumparan, Kamis 12 Oktober 2023.
Ia menjelaskan politik penjara yang terjadi menjelang pemilu 2024 membuat para politisi dan pejabat tidak berani mengambil keputusan. Contohnya diantara Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawangsa.
“Tersandra, bukan hanya para politisi para pejabat sekarang tidak ada yang mau ambil keputusan. Contohnya saja Airlangga kenapa tiba-tiba ada masalah, ibu Kohofifah mula-mula ingin masuk, tiba-tiba takut,” ujar JK.
JK juga mengakui jika kasus yang kini menyeret perusahaanya PT Bukaka Teknik Utama dalam dugaan korupsi pembangunan jalan tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang, Jawa Barat atau jalan Tol MBZ. Dugaan adanya ‘politik penjara’ ini terjadi setelah dalam beberapa pemeriksaan kepada Direktur PT Bukaka, penyelidik membawa-bawa namanya.
“(Kasus Bukaka) iya (lebih politik), karena selalu ditanya apa perananya Pak JK di situ, ditanya dalam pemeriksaan. Apa hubungan saya dengan, saya tidak pernah masuk kantor waktu pemerintahan,” tegas JK.