Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat terjadi 2.710 konflik yang terjadi di 5,88juta hektar lahan di Indonesia. Konflik terjadi karena adanya kepentingan bisnis dan investasi serta sejumlah proyek-proyek pemerintah yang mengatasnamakan proyek strategis nasional (PSN) serta pariwisata premium.
“Letusan konflik tersebut disebabkan ragam bisnis dan investasi, pembangunan infratstruktur, pertambangan, hingga berbagai proyek-proyek strategis nasional dan pariwisata premium,” kata Ketua Steering Committee Konferensi Tenurial 2023 yang juga Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria, Dewi Kartika dilansir dari tempocoid, Senin 16 Oktober 2023.
Hal senada juga disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Erasmus Cahyadi. Ia mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang menjadi pemicu konflik agraria ialah lahirnya regulasi-regulasi yang pro investasi seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja hingga UU IKN.
“Pemerintah melahirkan berbagai regulasi yang memfasilitasi investasi dan segelintir kelompok elite bisnis dan politik,” jar Erasmus dilansir dari tempocoid, Selasa 17 Oktober 2023.
Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) mencatat terjadi 2.710 konflik yang terjadi di 5,88juta hektar lahan di Indonesia. Konflik terjadi karena adanya kepentingan bisnis dan investasi serta sejumlah proyek-proyek pemerintah yang mengatasnamakan proyek strategis nasional (PSN) serta pariwisata premium.
“Letusan konflik tersebut disebabkan ragam bisnis dan investasi, pembangunan infratstruktur, pertambangan, hingga berbagai proyek-proyek strategis nasional dan pariwisata premium,” kata Ketua Steering Committee Konferensi Tenurial 2023 yang juga Sekjen Konsorsium Pembaharuan Agraria, Dewi Kartika dilansir dari tempocoid, Senin 16 Oktober 2023.
Hal senada juga disampaikan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Erasmus Cahyadi. Ia mengkritisi sejumlah kebijakan pemerintah yang menjadi pemicu konflik agraria ialah lahirnya regulasi-regulasi yang pro investasi seperti UU Minerba, UU Cipta Kerja hingga UU IKN.
“Pemerintah melahirkan berbagai regulasi yang memfasilitasi investasi dan segelintir kelompok elite bisnis dan politik,” jar Erasmus dilansir dari tempocoid, Selasa 17 Oktober 2023.