ISLAMTODAY ID — Kedatangan para petinggi Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI) ke Halaban pada 22 Desember terbagi menjadi tiga rombongan. Perbedaan waktu kedatangan mereka tidak lepas dari pengaruh perbedaan tempat keberangkatan masing-masing rombongan.
Adapun, Sutan Muhammad Rasyid (Residen Sumatra Barat) yang memang tidak berada di Bukittinggi sejak serangan pertama Belanda, sibuk menjalankan tugasnya ke daerah-daerah. Hingga di tengah perjalanannya menuju Halaban ia masih harus mampir ke beberapa tempat menghadiri pertemuan-pertemuan guna mempersiapkan badan pemerintahan.
Rombongan yang pertama kali sampai di Halaban adalah rombongan yang dipimpin oleh Syafruddin Prawiranegara. Rombongan ini terdiri dari Mr. Teuku Mohammad Hasan, Mr. Loekman Hakim dan pembantunya Idris Batangtaris, Ir. Mananti Sitompul (Kepala Jawatan PU Sumatra), Ir. Indratjahja (Kepala Jawatan Perhubungan Sumatra), Mr. A. Latif (Bagian Kemakmuran Pusat untuk Sumatra), Roesli Halim (Jawatan Koperasi Pusat), Mr. A. Karim (Direktur BNI 1946), Soejono dan Iskandar (AURI), dr. Sambiyono (Perwira Seksi Kesehatan Divisi IX), Dick Tamimi (Monitoring Service), Mardjono Danoebroto, serta Komisaris Polisi Oemar Said.
Kemudian disusul oleh rombongan selanjutnya yang terdiri dari Letkol Moh.Nazir dan Kolonel Adam (Pasukan Militer Angkatan Laut) bersama Serma Roesmali dan supirnya Oemar. Rombongan kedua sampai di Halaban pada pukul 02.00 dini hari.
Sedangkan, rombongan terakhir adalah rombongan Sutan Muhammad Rasyid yang sampai di Halaban sekitar pukul 03.30 pagi dini hari, demikian tulis Mestika Zeid dalam Somewhere in the Jungle: Pemerintah Darurat Republik Indonesia: Sebuah Mata Rantai Sejarah yang Terlupakan.
Rapat darurat pembentukan kabinet berlangsung tiga hari pasca agresi militer Belanda kedua, yakni pada 22 Desember 1948. Musyawarah dan rapat darurat dalam suasana mendesak itu dilakukan di kebun teh daerah Halaban, sekitar 15 kilometer arah selatan Payakumbuh, Sumatera Barat.
Usia rombongan ketiga Sutan Moh Rasyid tiba di Halaban, kesibukan terjadi dalam rangka persiapan melangsungkan rapat pembentukan kabinet PDRI.
Adapan tampa hadir dalam rapat darurat itu antara lain: Menteri Kemakmuran Republik Indonesia MR Syafruddin Prawiranegara, Komisaris Negara/Ketua Komisariat Pemerintah Pusat Untuk Sumatera MR Teuku Muhammad Hasan, Komisaris Negara Urusan Keamanan Dalam Negeri Untuk Sumatera MR SM Rasjid, Komisaris Negara Urusan Keuangan Untuk Sumatera MR Lukman Hakim, Komisaris Perhubungan Untuk Sumatera Ir Indratjaja, serta Ir M Sitompoel.
Sedangkan nampak pula sejumlah pejabat sipil dan militer diantaranya: Kolonel Laut Muhammad Nazir, Kolonel Laut Adam, Kolonel Udara Sujono, M Danubroto, Rusli Rahim, dan Mr Latief.
Kendala yang dihadapi pada saat itu adalah ketidaksiapan sumber daya manusia. Di situasi mendesak tersebut, maka satu orang merangkap dua sampai tiga kementerian, tak terkecuali Syafruddin dan Teuku Mohammad Hasan yang merupakan Ketua dan Wakil Ketua PDRI.
Syafruddin Prawiranegara dipilih menjadi Ketua PDRI karena posisinya sebagai Menteri Kemakmuran, tokoh yang memiliki jabatan pemerintahan tertinggi diantara tokoh lainnya. Tentunya ditunjuknya Syafruddin sebagai ketua juga tidak terlepas dari inisiatif politiknya mengusulkan pembentukan pemerintah darurat sejak di Bukittinggi.
Mr. Teuku Mohammad Hasan dipilih untuk mendampingi Syafruddin juga karena posisinya sebagai Komisaris Pemerintah Pusat Sumatra (KPPS), jabatan tinggi yang mengurusi soal Sumatra dan berkoordinasi langsung dengan pemerintah pusat. Selain itu, Teuku Mohammad Hasan juga merupakan tokoh yang dituakan diantara tokoh-tokoh PDRI. Ia dipercaya dapat mengimbangi Syafruddin dalam memimpin PDRI.
22 Desember 1948 di Halaban merupakan momen penting yang melengkapi kelahiran PDRI. Ditandai dengan disahkannya Kabinet PDRI pertama. Lengkapnya susunan kabinet menandai kesiapan pelaksanaan PDRI. Dan sejak saat itu para anggota kabinet melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam mengonsolidasikan kekuatan menghadapi Belanda.
Adapun berikut susunan lengkap Kabinet PDRI Pertama adalah sebagai berikut:
- Syafruddin Prawiranegara: Ketua ( Perdana Menteri ) merangkap Menteri Pertahanan, Menteri Penerangan dan Menteri Luar Negeri (ad interim).
- Teuku Mohammad Hasan: Wakil Ketua, merangkap Menteri Dalam, Negeri, Menteri Pendidikan & Kebudayaan dan Menteri Agama.
- Sutan Mohammad Rasyid: Menteri Keamanan, merangkap Menteri Sosial, Pembangunan, dan Perburuhan.
- Lukman Hakim: Menteri Keuangan, merangkap Menteri Kehakiman.
- Mananti Sitompul: Menteri Pekerjaan Umum, merangkap Menteri Kesehatan.
- Indratjaja: Menteri Perhubungan, merangkap Menteri Kemakmuran.
- Marjono Danubroto sebagai Sekretaris PDRI.
- Jenderal Soedirman diangkat sebagai Panglima Besar Angkatan Perang RI,
- Kolonel Hidajat ditetapkan sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Sumatera (PTTS).
- Kolonel A.H. Nasution di tetapkan sebagai Panglima Tentera dan Teritorium Djawa (PTTD).
- Kolonel Laut Nazir ditetap sebagai Kepala Staf Angkatan Laut
- Komodor Muda Hubertus Soejono ditetap sebagai Kepala Staf Angkatan Udara
- Komisaris Besar Polisi Umar Said ditetap sebagai Kepala Jawatan Kepolisian Negara
- Jabatan Menteri Luar Negeri kemudian diserahkan kepada Mr. A.A. Maramis. Pengangkatan itu disampaikan dengan radio-gram kepada Maramis melalui dr. Sudarsono di India. Maramis diberi wewenang untuk mewakili PDRI dalam persoalan luar negeri. la juga diminta agar selalu mengadakan hubungan dengan PDRI untuk menyampaikan masalah-masalah penting.
Penulis: Tori Nuariza, Muh Faizurahman
