(IslamToday ID) – Meski masih berduka, Philonise Floyd, saudara laki-laki George Floyd, memberikan kesaksian pada hari Rabu (10/6/2020) sebelum Kongres Amerika Serikat (AS) dalam mendukung reformasi polisi yang diusulkan oleh politisi Demokrat.
“Saya lelah. Saya lelah dengan rasa sakit, rasa sakit yang seperti kamu rasakan, ketika kamu melihat kakakmu yang kamu cari sepanjang hidupmu meninggal,” kata Philonise.
“Dia tidak pantas meninggal lebih dari 20 dolar. Itukah nilai hidup orang kulit hitam?” ujar Philonise bertanya, ketika dia menyerukan keadilan bagi almarhum saudaranya yang biasa dipanggil “Perry”.
Sekarang, Demokrat di DPR telah memperkenalkan undang-undang reformasi menyeluruh untuk memperbaiki kebrutalan polisi. RUU itu akan disahkan melalui voting di DPR pada akhir Juni, tetapi ditentang Partai Republik dan Presiden Donald Trump. Mereka menyiapkan sebuah strategi politik yang bermuatan emosional untuk menyambut pemilu AS pada November mendatang.
RUU DPR akan menghapus kekebalan hukum bagi petugas polisi yang dituduh melakukan pelecehan terkait ras dan agama. Voting DPR untuk mengesahkan undang-undang itu akan berlangsung akhir Juni.
Di senat AS, lima senator Partai Republik yang dipimpin oleh senator Tim Scott, satu-satunya senat dari Republik Afrika-Amerika, sedang mengusulkan undang-undang alternatif yang bisa menawarkan kompromi kepada Demokrat tetapi hanya membawa sedikit perubahan.
Scott mengatakan bahwa RUU itu akan fokus pada pelatihan untuk polisi dalam taktik de-eskalasi, tetapi juga akan mengadopsi keinginan lain dari Demokrat. Scott berharap bisa mendapatkan suara senat pada awal Juli.
Sementara itu, di seluruh AS di tingkat lokal dan negara bagian, pejabat publik mengusulkan perubahan besar.
Trump dijadwalkan bertemu dengan pejabat kepolisian di Dallas, Texas, pada hari Kamis dan akan memberikan komentar tentang pandangannya terkait proposal reformasi polisi.
Bergerak Lokal
Di Minneapolis, tempat Floyd terbunuh, dewan kota telah memilih untuk mengusut Departemen Kepolisian, yang menurut para pemimpin sipil tidak dapat direformasi, dan akan berupaya menciptakan sistem keamanan publik yang baru.
Kota New York sedang mendiskusikan pemotongan anggaran Departemen Kepolisian dan merealokasi dana untuk pemuda dan layanan sosial. Badan Legislatif Negara Bagian New York dengan cepat mengesahkan undang-undang baru yang akan membuat catatan kedisplinan polisi dan keluhan pelanggaran di tempat umum.
Walikota Los Angeles telah mengusulkan pengurangan 250 juta dolar AS di Departemen Kepolisian Kota dan mengalihkan uangnya untuk perawatan kesehatan, pekerjaan, dan pengembangan masyarakat kulit hitam.
Undang-undang federal yang diusulkan tidak akan secara langsung melucuti Departemen Kepolisian. Keputusan itu dibuat di tingkat negara bagian dan lokal.
Partai Republik dan serikat polisi menentang perubahan itu dan menuduh Demokrat mengambil pendekatan kebijakan berbahaya dengan memangkas anggaran polisi.
Serikat Pekerja Melawan
“Adalah sebuah kegilaan jika melucuti polisi. Fakta bahwa rekan Demokrat kita tidak akan menentang kebijakan yang gila itu,” kata Jim Jordan, seorang Republikan.
Serikat polisi melawan balik usulan pemotongan anggaran dan langkah-langkah akuntabilitas baru. Di Los Angeles, serikat polisi menyebut walikota “tidak stabil” dan memperingatkan pemotongan anggaran akan menyebabkan kejahatan yang lebih besar.
Pada sidang DPR, Darrell Scott, CEO Koalisi Keanekaragaman Nasional untuk Trump, menggambarkan bagaimana pemotongan anggaran untuk polisi di Cleveland, Ohio telah menciptakan kejahatan yang lebih besar dan penurunan di wilayah metropolitan terbesar ke-15 AS.
“Pengelompokan Departemen Kepolisian telah terjadi dan terbukti gagal total,” kata Scott dalam Kongres.
Calon Presiden asal Demokrat, Joe Biden mengatakan tidak setuju dengan seruan para demonstran untuk “melucuti” polisi. Hal itu ia ungkapkan pada hari Senin di Houston ketika ia bertemu dengan keluarga Floyd.
“Saya mendukung pengkondisian bantuan federal kepada polisi berdasarkan pemenuhan standar dasar kesopanan dan kehormatan,” kata Biden kepada pewawancara televisi AS.
Tetapi Serikat Kebebasan Sipil AS dan kelompok-kelompok sipil dan hak asasi manusia lainnya menyerukan pengurangan anggaran untuk polisi.
Peran Polisi Lebih Kecil
“Kami menyerukan divestasi dari lembaga penegak hukum dan investasi kembali ke komunitas Black and Brown yang telah dirugikan oleh kepolisian dan penahanan massal,” kata ACLU dalam sebuah pernyataan.
“Peran polisi harus lebih kecil, lebih terbatas, dan anggaran yang sedikit dari uang pajak,” tambah ACLU.
Paul Butler, seorang profesor hukum di Universitas Georgetown, mengatakan kepada Kongres bahwa secara historis protes keras oleh orang-orang kulit hitam di AS selalu dipicu oleh pelanggaran yang dilakukan polisi.
“Kami butuh polisi yang berhenti membunuh kami, berhenti memukuli kami, berhenti menangkap kami, seperti yang mereka lakukan kepada orang-orang kulit putih,” kata Butler, keturunan Afrika-AS.
Menurut Butler yang merupakan penulis buku berjudul “Chokehold: Policing Black Men” ini, legislasi yang diusulkan Demokrat menandai urgensi transformasi polisi.
Ron Davis, mantan pejabat Departemen Kehakiman AS di pemerintahan Obama, mengatakan kebijakan pemerintahan Trump yang membatalkan reformasi yang diusulkan oleh mantan Presiden Barack Obama adalah tindakan berbahaya.
Menurut Davis, struktur kelembagaan Departemen Kepolisian AS didirikan pada pertengahan 1900-an untuk menegakkan hukum “Jim Crow” yang mendiskriminasi orang Afrika-AS.
Undang-undang DPR AS akan memberikan hibah federal ke daerah untuk mengembangkan model baru kepolisian dan dukungan masyarakat. Davis meminta Kongres untuk berkolaborasi dengan masyarakat untuk mendefinisikan dan menata kembali kepolisian.
Dan Bongino, pembawa acara radio pro-Trump dan mantan perwira dinas rahasia, memperingatkan bahwa Departemen Kepolisian yang melakukan pelanggaran akan membuat kacau peradaban.
“Tolong hentikan kekejian yang mencemarkan nama baik polisi ini sebelum ada yang terluka,” kata Bongino. [wip]