(IslamToday ID) – Uni Eropa meminta India untuk memenuhi komitmen hak asasi manusia (HAM) dan melakukan penyelidikan independen terhadap peran polisi karena gagal mencegah bentrokan mematikan antara kelompok pengunjuk rasa di New Delhi awal tahun ini.
Komite Uni Eropa untuk HAM menyerukan India untuk memenuhi komitmen HAM dengan menerjemahkan kata-kata menjadi tindakan.
“Dengan keprihatinan besar, saya telah mengamati kemerosotan aturan hukum di India, yang merupakan batu sandungan bagi hubungan khusus kami,” kata Maria Arena, Kepala Sub Komite Parlemen Eropa untuk HAM, Rabu (7/10/2020) malam, seperti dikutip di Anadolu Agency.
Ia mengatakan komunitas terpinggirkan di India, agama minoritas terutama muslim, masyarakat sipil, dan kritikus kebijakan pemerintah telah lama berada di bawah tekanan.
“Protes yang meluas atas proses verifikasi kewarganegaraan yang diusulkan dan amandemen undang-undang kewarganegaraan yang diskriminatif telah mengakibatkan penahanan sewenang-wenang dan hilangnya nyawa. Jurnalis dan kritikus lainnya terus ditangkap di bawah undang-undang anti-terorisme, sementara para pembela HAM terus-menerus menjadi sasaran pihak berwenang,” ungkapnya.
Merujuk pada kerusuhan terkait UU Amandemen Kewarganegaraan (CAB) Februari lalu, di mana sedikitnya 54 orang sebagian besar muslim tewas, Arena mengatakan Amnesty Internationa telah mengungkap adanya pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh polisi Delhi.
“Dengan tidak adanya tindakan oleh otoritas India sejak pecahnya kekerasan, saya sangat mendukung seruan untuk penyelidikan cepat, menyeluruh, independen, dan tidak memihak oleh petugas penegak hukum,” katanya.
“Ini agar penyelidikan sepenuhnya menjadi independen dan transparan, yakni terkait peran polisi yang gagal mencegah kekerasan dan bahkan malah ikut terlibat,” tambahnya.
Para pengunjuk rasa berkemah di beberapa bagian ibukota India selama berbulan-bulan menentang amandemen yang memungkinkan non-muslim dari tiga negara tetangga yang didominasi muslim untuk mendapatkan kewarganegaraan India.
Kritikus berpendapat Perdana Menteri India Narendra Modi dan Partai Bharatiya Janata yang berkuasa telah membangkitkan nasionalisme Hindu dan mempromosikan sentimen anti-muslim.
India juga diminta untuk menjunjung tinggi komitmennya kepada Dewan HAM PBB agar berpartisipasi dalam memajukan dan melindungi HAM. “Ini adalah waktu yang tepat bagi India untuk menerjemahkan kata-kata menjadi tindakan.” [wip]