(IslamToday ID) – Menteri Pertahanan Kanada, Harjit Sajjan meminta Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) “turun gunung” untuk memantau aktivitas China di Laut China Selatan (LCS) yang kondisinya kian memanas.
“Ini adalah beberapa hal yang akan terus kita pantau, dan kita memerlukan NATO untuk melakukan ini,” katanya seperti ditulis Canadian Press.
“Ini bukan hanya reaksi terhadap masalah. Hal ini soal memastikan setiap negara di luar melihat kemauan kolektif dari apa yang NATO bawa. Itulah pesan kuat pertahanan dan pencegahan.”
Kanada, yang sudah menjadi salah satu anggota NATO sejak organisasi itu berdiri, kini sedang tidak akur dengan China. Negara itu bersitegang pasca penangkapan salah satu petinggi Huawei, Meng Wanzhou di Vancouver pada tahun 2018.
China membalas Kanada dengan menahan dua warga negaranya. Perjanjian Perdagangan Bebas kedua negara juga terancam batal akibat ketegangan tersebut.
Lalu apakah ada kemungkinan NATO akan turun tangan di perairan Laut China Selatan? Pakar Hukum Internasional dari Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana mengatakan pihak NATO akan turun tangan jika kepentingannya terganggu.
“Ya bisa saja kalau kepentingan mereka terganggu. Kan China dikhawatirkan akan mendominasi jalur-jalur laut kebebasan navigasi (freedom of international navigation). Padahal itu kan lifeline untuk kapal-kapal pengangkut antar negara,” kata Hikmahanto melalui pesan singkat kepada CNBC Indonesia, Jumat (9/10/2020).
“Khawatirnya China memblokir (kebebasan navigasi), sehingga kepentingan negara-negara yang tergabung dalam NATO akan terganggu,” lanjutnya.
Hikmahanto mengatakan jika NATO nantinya akan turun tangan, China tidak akan mendominasi Laut China Selatan. Meskipun mereka tetap akan mengklaim kedaulatan mereka di perairan tersebut.
Negeri Tirai Bambu mengklaim memiliki 80 persen wilayah Laut China Selatan dengan konsep sembilan garis putus-putus (nine-dash line). Meski kalah di pengadilan arbitrase internasional, China masih tetap memakai konsep ini, sehingga bersitegang dengan Vietnam, Malaysia, Brunei, dan Filipina termasuk Taiwan. [wip]