ISLAMTODAY ID – Perdana Menteri Australia Scott Morrison mengatakan Australia dan Jepang telah mencapai kesepakatan tentang perjanjian pertahanan, Selasa (17/11).
Scott Morrison memuji Perjanjian Akses Timbal Balik, Reciprocal Access Agreement (RAA) sebagai “momen penting” dalam sejarah hubungan bilateral Australia dan Jepang.
“Australia dan Jepang pada prinsipnya telah mencapai kesepakatan tentang perjanjian pertahanan penting yang akan semakin memperdalam hubungan strategis dan keamanan negara,” pungkas Morrison dikutip dari Sputnik, (18/11)
“Perjanjian ini membuka jalan bagi babak baru kerja sama pertahanan yang maju antara kedua negara kita. Satu-satunya perjanjian lain yang dicapai Jepang dengan negara lain adalah dengan Amerika Serikat 60 tahun lalu,” ujar PM Australia itu.
Di bawah kesepakatan baru, kekuatan pertahanan kedua negara akan meningkatkan kerja sama praktis; keterlibatan bersama dalam latihan multilateral akan difasilitasi; dan kerangka kerja yang jelas tentang operasi kekuatan pertahanan di kedua negara akan dibentuk.
“Pentingnya RAA tidak dapat diremehkan. Ini akan menjadi bagian penting dari tanggapan Australia dan Jepang terhadap lingkungan keamanan yang semakin menantang di kawasan kami, di tengah keadaan strategis yang semakin tidak pasti. Saat kami menyelesaikan RAA, saya berterima kasih atas pekerjaan yang dilakukan oleh para pendahulu saya , mantan Perdana Menteri Jepang [Shinzo] Abe ,selama enam tahun negosiasi “, jelas Morrison.
Pernyataan PM Australia itu juga menyebutkan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk mengadakan konsultasi di tingkat kementerian luar negeri dan pertahanan dalam format 2 + 2 pada tahun 2021.
“Para Pemimpin menginstruksikan Menteri Luar Negeri dan Pertahanan masing-masing untuk lebih memperkuat kerja sama keamanan, pertahanan bilateral, pengadaan Konsultasi Menteri Luar Negeri dan Pertahanan berikutnya (‘2 + 2’) pada waktu yang tepat paling cepat pada tahun 2021,” tulis perjanjian RAA itu.
Teks perjanjian pertahanan RAA tersebut juga menyatakan keprihatinan serius tentang “situasi di Laut China Selatan. Slain itu, juga menegaskan kembali oposisi yang kuat terhadap setiap upaya koersif atau sepihak untuk mengubah status quo dan dengan demikian meningkatkan ketegangan di kawasan”, tanpa menyebut Beijing secara langsung.
Pada saat yang sama, perjanjian tersebut menyambut baik penandatanganan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif Regional (RCEP) yang didominasi China sebagai langkah penting untuk mempertahankan pasar terbuka di kawasan.[Res]