ISLAMTODAY — Raja Malaysia menunjuk Ismail Sabri Yaakob sebagai perdana menteri pada Jumat (20/8).
Penunjukan Ismail Sabri Yaakob sebagai perdana menteri baru oleh Raja Malaysia, Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah, membawa kembali Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) ke puncak kekuasaan.
Berdasarkan laporan Reuters, Ismail menjadi perdana menteri ketiga dalam gejolak politik yang tak kunjung usai selepas pemilihan umum 2018 lalu.
Pada 2018 lalu koalisi Pakatan Harapan (PH) memenangkan pemilu dengan mengusung Mahathir Mohamad yang membentuk partai baru, Partai Bersatu. Akan tetapi, dua tahun kemudian, tepatnya 24 Februari 2020, pemerintahan PH roboh karena Partai Bersatu menarik dukungan dan kehilangan mayoritas dukungan di parlemen, dan Mahathir memilih mengundurkan diri.
Kemudian Presiden Partai Bersatu, Muhyiddin Yassin, maju dan ditunjuk sebagai perdana menteri dengan dukungan yang sangat tipis di parlemen setelah berkoalisi dengan UMNO.
Koalisi Bersatu dan UMNO yang rapuh karena perolehan dukungan yang tipis di parlemen akhirnya memicu keretakan. UMNO yang selama ini selalu menjadi partai penguasa merasa disisihkan oleh Muhyiddin.
Dengan alasan pemerintah dinilai gagal menangani pandemi Covid-19, UMNO menarik dukungan dari kabinet Muhyiddin. Padahal sebelum UMNO menarik dukungan, Muhyiddin mengangkat Ismail Sabri sebagai Wakil PM demi menggaet simpati politik dari partai tertua di Negeri Jiran itu.
Akan tetapi upaya Muhyiddin kandas karena akhirnya seluruh menteri di kabinetnya mengundurkan diri dan juga memaksanya meletakkan jabatan.
Dengan 114 dukungan anggota legislatif Malaysia, posisi Ismail dinilai belum cukup kuat jika sewaktu-waktu terjadi gejolak politik. Sebab Sultan Abdullah meminta Ismail harus melalui voting di parlemen buat membuktikan dia memang benar mendapat dukungan mayoritas.
“Dengan jumlah dukungan mayoritas yang sangat tipis, dia harus benar-benar memastikan tidak ada pergolakan dari dalam oleh orang-orang yang mengincar posisinya,” kata analis politik dari Universitas Sains Malaysia, Sivamurugan Pandian.
Gejolak Politik, UMNO Kembali Berkuasa
Sejak UMNO kalah pada pemilu 2018, kondisi politik Malaysia terus bergejolak. UMNO memang sudah berkuasa selama lebih dari 60 tahun dan tumbang karena isu korupsi yang membelit mantan PM Najib Razak terkait skandal 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
Hal itulah yang dikhawatirkan banyak pihak jika Ismail nantinya benar-benar mendapat dukungan dalam pemungutan suara di parlemen. Yakni korupsi yang merajalela ditambah pemerintahan yang tidak stabil karena dukungan tipis di parlemen.
“Dengan UMNO kembali hadir di pusat kekuasaan bukan pertanda baik untuk masa depan,” kata ekonom pemerhati negara-negara berkembang Asia di Capital Economics, Alex Holmes.
Saat ini sejumlah politikus UMNO terbelit perkara dugaan rasuah, antara lain Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan mantan PM Najib Razak. Keduanya membantah tuduhan rasuah dan masih berpengaruh di UMNO dan juga bagian dari anggota parlemen yang menarik dukungan dari pemerintahan Muhyiddin.
Sedangkan Anwar Ibrahim yang mengimpikan duduk di tampuk kekuasaan sebagai PM nampaknya harus kembali gigit jari dengan kenyataan itu, karena koalisi PH yang dia pimpin tidak punya cukup kursi di parlemen buat membentuk
Deretan Tugas Berat Menanti
Ismail Sabri yang terpilih sebagai anggota parlemen sejak 2004 menjabat sebagai menteri kabinet di bawah dua perdana menteri lainnya sebelum Muhyiddin. Dia memegang portofolio seperti pembangunan pedesaan dan regional, pertanian dan perdagangan domestik.
Malaysia berada dalam kondisi politik yang berubah-ubah sejak kekalahan UMNO, yang telah memerintah selama lebih dari 60 tahun sejak kemerdekaan. Dua koalisi telah runtuh sejak itu karena pertikaian. Kemarahan publik telah tumbuh di tengah politik, karena infeksi menyebar dengan kecepatan tinggi, meskipun penguncian diperpanjang dan vaksinasi ditingkatkan.
Tugas berat sudah menanti Sabri karena selain urusan pandemi, dia juga harus mendongkrak perekonomian Negeri Jiran yang lesu akibat lockdown serta mencari jalan keluar pertikaian elite politik.
Menurut laporan Reuters, Jumat (20/8), Ismail dilaporkan mendapat dukungan 114 dari 222 anggota parlemen. Salah satu gerbong pendukungnya adalah kelompok yang sama yang juga mendukung PM Interim saat ini, Muhyiddin Yassin, yang mengundurkan diri karena kehilangan dukungan mayoritas di parlemen.
Hal itu memperlihatkan koalisi politik yang ada di belakang Ismail sebenarnya cukup rapuh karena rentan terlibat perselisihan dan membuat koalisi serta pemerintahannya di masa mendatang goyah.
Dalam pernyataan pers, Istana Kerajaan Malaysia berharap krisis politik segera berakhir dan seluruh anggota parlemen mengesampingkan agenda politik untuk bersatu dan bekerja sama menghadapi pandemi Covid-19 serta demi kemaslahatan rakyat dan negara.
Penunjukan Ismail sebagai PM juga membuka kembali peluang Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO) merebut tampuk kekuasaan di Negeri Jiran, setelah kalah pada pemilihan umum 2018 akibat isu korupsi.
Belum lama ini Muhyiddin mengangkat Ismail sebagai wakil PM dengan harapan meraih hati UMNO supaya tidak mencabut dukungan. Sebab, UMNO selama lebih dari 60 tahun selalu menjadi partai penguasa di Malaysia dan tidak pernah menjadi oposisi.
Sebagai Wakil PM, Ismail yang diberi kendali atas bidang pertahanan dan keamanan adalah salah satu pejabat kunci yang berhadapan langsung dengan penanganan pandemi di Negeri Jiran. Jumlah kasus Covid-19 di negara itu mencapai lebih dari 1.5 juta orang, dengan 13.480 orang meninggal.
Ismail juga menjadi sasaran kemarahan penduduk Malaysia karena kebijakan lockdown yang beberapa kali diterapkan pemerintah tidak kunjung menekan penyebaran Covid-19. Selain itu, kelompok pegiat hak asasi manusia di Malaysia mengkritik lembaga keamanan di bawah kendali Ismail karena menahan dan mengusir ribuan pendatang gelap dan pengungsi dengan alasan mencegah penyebaran virus corona.
Muhyiddin menggalang dukungan dari UMNO dan partainya, Partai Bersatu, buat membentuk pemerintahan setelah koalisi Pakatan Harapan yang menyokong Mahathir Mohamad, berantakan pada tahun lalu. Akan tetapi, justru UMNO yang memilih mencabut dukungan dari Muhyiddin dengan alasan gagal menangani pandemi.
Walau demikian, Ismail menyatakan tetap mendukung pemerintahan sampai Muhyiddin akhirnya mengundurkan diri.
Menurut peneliti tamu bidang politik di Institut Hubungan Internasional Singapura, Oh Ei Sun, koalisi dalam pemerintahan Ismail kemungkinan besar tidak terlalu solid karena dukungan yang didapat juga tipis serta kalangan internal UMNO terbelah.
“Masih banyak yang tidak menyukai dia (di UMNO) karena mereka berpikir dia mengkhianati partai dan maka dari itu dia bisa ke jabatan tertinggi,” kata Oh.
Mitra koalisi Ismail juga bisa menggunakan isu korupsi buat menggoyang pemerintahan jika ada hal-hal yang tidak disepakati secara politik. Sebab Muhyiddin dan Partai Bersatu akan mendukung Ismail dengan syarat anggota kabinetnya bebas dari kasus dugaan korupsi.
Padahal saat ini sejumlah politikus UMNO terbelit perkara dugaan rasuah, antara lain Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan mantan PM Najib Razak, terkait dugaan korupsi dana 1Malaysia Development Berhad (1MDB).[Reuters/CNN]