ISLAMTODAY ID-Perdana Menteri Abdalla Hamdok akan memimpin kabinet teknokratis independen dan politisi yang ditangkap sejak kudeta 25 Oktober akan dibebaskan sebagai bagian dari kesepakatan.
Jenderal top Sudan Abdel Fattah al Burhan telah menandatangani kesepakatan dengan Perdana Menteri Abdalla Hamdok untuk memulihkan transisi ke pemerintahan sipil hampir sebulan setelah kudeta militer.
Kesepakatan 14 poin, yang ditandatangani di istana kepresidenan di Khartoum pada hari Ahad (21/11), menyediakan pemulihan kembali Hamdok sebagai perdana menteri, dan pembebasan para pemimpin sipil, media pemerintah melaporkan.
“Hamdok akan membentuk kabinet teknokrat independen,” ujar mediator senior Sudan Fadlallah Burma Nasir, seperti dilansir dari TRTWorld, Ahad (21/11).
Sekelompok mediator Sudan yang telah terkunci dalam pembicaraan untuk menengahi kesepakatan sejak pecahnya krisis merilis sebuah pernyataan yang menguraikan poin-poin utama dari kesepakatan itu.
Ini termasuk pemulihan Hamdok sebagai perdana menteri, pembebasan semua tahanan, dan apa yang dikatakan sebagai dimulainya kembali konsensus konstitusional, hukum dan politik yang mengatur masa transisi.
Pernyataan dari para mediator mengatakan kesepakatan itu dicapai menyusul kesepakatan antara faksi-faksi politik, mantan kelompok pemberontak, dan tokoh-tokoh militer.
Lebih banyak protes karena ‘oposisi tidak mengakui kesepakatan’
Koalisi oposisi sipil utama Sudan, Pasukan Kebebasan dan Perubahan (the Forces of Freedom and Change), mengatakan pada hari Ahad (21/11) bahwa pihaknya tidak mengakui perjanjian politik apa pun dengan militer.
Koalisi mengatakan protes massa yang menolak perebutan kekuasaan militer bulan lalu akan berlanjut.
Pasukan keamanan Sudan menembakkan gas air mata untuk membubarkan pengunjuk rasa yang berbaris menuju istana presiden di Khartoum pada hari Ahad (21/11).
Ratusan demonstran anti-kudeta Sudan berunjuk rasa pada hari Sabtu (20/11) untuk mengecam tindakan keras mematikan yang menurut petugas medis telah menewaskan 40 orang sejak pengambilalihan militer.
Lebih lanjut, Rabu (17/11) adalah hari paling mematikan dengan 16 orang tewas.
Kudeta Militer
Kesepakatan itu terjadi lebih dari tiga minggu sejak Jenderal Abdel Fattah al Burhan menggagalkan transisi Sudan menuju pemerintahan sipil dengan kudeta militer.
Militer membubarkan kabinet Hamdok dan menahan sejumlah warga sipil yang memegang posisi teratas di bawah kesepakatan pembagian kekuasaan yang disepakati dengan militer setelah penggulingan Bashir.
Setelah kudeta, Hamdok menuntut pembebasan semua tahanan politik dan kembalinya pembagian kekuasaan sebagai prasyarat untuk bernegosiasi, menurut sumber yang dekat dengannya.
Kekuatan Barat yang telah mendukung transisi politik Sudan mengutuk pengambilalihan tersebut dan menangguhkan beberapa bantuan ekonomi ke Sudan.
(Resa/TRTWorld)