ISLAMTODAY ID – Anggota Dewan Keamanan PBB China dan Rusia, serta Serbia telah menyediakan jet tempur junta Myanmar yang digunakan untuk melawan warga sipil.
Seorang pakar hak asasi manusia PBB merilis sebuah laporan yang menyebutkan ketiga negara tersebut sebagai pemasok senjata untuk junta militer Myanmar, bahkan ketika memiliki ‘pengetahuan penuh’ tentang serangan terhadap warga sipil.
Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, Tom Andrews, pada hari Selasa (22/2) merilis laporan yang telah lama ditunggu-tunggu yang merinci dari mana junta mendapatkan senjatanya.
Laporan tersebut menyoroti bahwa dua anggota tetap Dewan Keamanan itu sendiri yang memegang hak veto atas keputusannya di antara pemasok utama.
Dia mendesak dewan untuk menghentikan aliran senjata yang memungkinkan kekejaman.
“Seharusnya tidak dapat disangkal bahwa senjata yang digunakan untuk membunuh warga sipil tidak boleh lagi ditransfer ke Myanmar,” ujar Andrews dalam sebuah pernyataan, seperti dilansir dari TRTWorld, Selasa (22/2).
Laporan itu mengatakan Rusia telah memasok drone, dua jenis jet tempur dan dua jenis kendaraan lapis baja, satu dengan sistem pertahanan udara.
China mentransfer jet tempur sementara Serbia telah menyediakan roket dan peluru artileri, ungkap nya.
Andrews juga menyerukan pemotongan akses militer Myanmar ke pendapatan minyak dan gas dan cadangan devisa, ditambah larangan internasional atas pembelian kayu Myanmar, batu permata, dan tanah jarang.
“Jika pendapatan yang diperlukan untuk mempertahankan militer seperti itu berkurang, kapasitas junta untuk menyerang dan meneror rakyat Myanmar akan berkurang,” ungkapnya.
Sementara itu, militer Myanmar dan kementerian luar negeri China, Rusia, dan Serbia tidak dapat segera dihubungi untuk memberikan komentar atas laporan tersebut.
‘Kekuatan Yang Tidak Proporsional’
Kekacauan telah mencengkeram Myanmar sejak kudeta yang mengakhiri satu dekade demokrasi tentatif dan memicu protes nasional yang ditekan oleh pasukan dengan kekuatan mematikan.
Setidaknya 1.500 warga sipil telah tewas, menurut aktivis yang dikutip oleh PBB, yang juga mengatakan lebih dari 300.000 orang telah mengungsi akibat konflik pedesaan antara militer dan lawan bersenjata.
Junta mengatakan sedang memerangi “teroris” dan menolak apa yang disebutnya campur tangan PBB.
Kelompok hak asasi manusia dan PBB menuduh junta menggunakan kekuatan yang tidak proporsional untuk memerangi milisi dan pemberontak etnis minoritas, termasuk artileri dan serangan udara di wilayah sipil.
Majelis Umum PBB mengadopsi resolusi tahun lalu yang meminta anggota untuk menghentikan pengiriman senjata ke militer Myanmar, yang menurut Andrews harus mengikat dewan keamanan.
Serbia memilih mendukung resolusi tersebut, tetapi Rusia dan China abstain.
(Resa/TRTWorld)