ISLAMTODAY ID-Menteri Luar Negeri Rusia, Sergei Lavrov, menyambut baik delegasi Hamas di Moskow yang membahas berbagai isu mengenai Palestina dan Asia Barat pada 12 September.
“Selama percakapan, perhatian diberikan pada perkembangan di Timur Tengah, dengan fokus pada masalah Palestina,” ungkap menurut siaran pers resmi oleh kementerian luar negeri Rusia, seperti dilansir dari The Cradle, Selasa (14/9)
Delegasi Hamas ke Moskow dipimpin oleh Ismail Haniyeh, yang terpilih sebagai perdana menteri dalam pemilihan legislatif Palestina pada tahun 2006 tetapi diberhentikan oleh Presiden Abbas pada tahun 2007 selama konflik Fatah-Hamas.
Sealin itu, Musa Abu Marzouk, Maher Salah, dan wakil ketua gerakan, Saleh Aruri, termasuk dalam kunjungan tersebut.
Delegasi Hamas tiba di Moskow pada 9 September untuk membahas agresi Israel dengan “rencana baru”. Ini adalah kunjungan resmi kedua delegasi Hamas ke Rusia pada tahun 2022.
Menurut pernyataan pers yang dikeluarkan oleh penasihat media Hamas Taher al-Nono, Haniyeh akan bertemu dengan Sergei Lavrov dan pejabat lainnya untuk membicarakan keadaan di wilayah pendudukan.
Al-Nono menambahkan bahwa “kunjungan ini, yang datang atas undangan Kementerian Luar Negeri Rusia, akan berlangsung selama beberapa hari, dan bertujuan untuk membahas prospek hubungan bilateral demi kepentingan Palestina.”
Menurut laporan, Haniyeh akan menyajikan “ide-ide baru” yang berisi strategi khusus untuk membentuk front nasional Palestina melawan agresi Israel.
Pemerintah Rusia mendukung penyelesaian konflik Palestina-Israel dengan menerapkan resolusi Majelis Umum PBB dan Dewan Keamanan PBB.
Hubungan diplomatik antara Rusia dan Israel menjadi semakin tegang, menyusul operasi khusus Rusia di Ukraina.
Pada bulan Mei, juru bicara Kementerian Luar Negeri Rusia Maria Zakharova mengutuk tentara bayaran Israel karena berperang berdampingan dengan Batalyon Azov, milisi neo-nazi sayap kanan Ukraina.
Dia menuduh Israel bahwa ini tidak dapat terjadi tanpa persetujuan Tel Aviv.
Sementara itu, Israel telah menjual sistem senjata ke Polandia yang kemungkinan akan berakhir di tangan pemerintah Ukraina yang didukung barat, meskipun ada larangan penjualan senjata ke Ukraina.
(Resa/The Cradle)