ISLAMTODAY ID-Perdana Menteri Israel yang ditunjuk, Benjamin Netanyahu, mencapai kesepakatan koalisi dengan Zionisme Agama pada 1 Desember.
Partai politik yang sering digambarkan sebagai sayap kanan oleh media barat, akan diberi kendali atas beberapa kementerian penting pemerintah.
Selain itu, partai tersebut juga akan mengarahkan pembangunan pemukiman ilegal di Tepi Barat yang diduduki, menurut The New Arab.
Setelah negosiasi panjang dengan pimpinan Zionisme Religius, Bezalel Smotrich akan diberikan posisi menteri keuangan, sementara anggota partai lainnya akan ditempatkan di kementerian pertahanan.
“Ini adalah langkah tambahan yang signifikan yang membawa kita menuju pembentukan pemerintahan nasionalis sayap kanan,” ungkap Netanyahu, seperti dilansir dari The Cradle, Jumat (2/12).
Mendapatkan kontrol yang lebih besar atas wilayah Palestina adalah tuntutan utama partai tersebut, yang mengadvokasi pembangunan pemukiman ilegal.
Kesepakatan itu dielu-elukan sebagai “langkah bersejarah” yang akan “menumbuhkan usaha pemukiman,” menurut pemimpin partai Zionisme Religius Bezalel Smotrich.
Smotrich, seorang tokoh terkemuka dalam gerakan pemukiman ilegal Israel, ingin melihat peningkatan penting dalam pembangunan Israel di seluruh wilayah Palestina yang diduduki di Tepi Barat.
Pada tahun 2005, Smotrich ditangkap selama protes terhadap pelepasan Israel dari Jalur Gaza.
Menurut media Ibrani, dia adalah bagian dari sel lima orang yang ditangkap diduga merencanakan penyerangan terhadap pengendara di Jalan Raya Ayalon dengan 700 liter bensin.
Dia juga sebelumnya telah menghasut serangan terhadap warga sipil Palestina dan pernah berkata bahwa aktivis remaja Palestina Ahed Tamimi “seharusnya ditembak”.
Selain itu, Smotrich menuntut aneksasi de-facto Tepi Barat selama negosiasi untuk membentuk pemerintahan baru, menurut sebuah laporan yang diterbitkan oleh berita Al-Quds pada 9 November.
Menurut Pusat Informasi Palestina (PIC), otoritas Israel meratifikasi rencana untuk membangun ratusan unit pemukim baru di Tepi Barat tengah yang diduduki, meskipun ada penolakan dari komunitas internasional dan Palestina.
Laporan PIC menambahkan bahwa rencana pembangunan mencakup pendirian pemukiman baru, yang akan memiliki 7.000 unit di Bethlehem.
Pada akhir bulan lalu, Israel mengumumkan bahwa mereka berusaha menyita 616.000 meter persegi tanah Tepi Barat dari warga Palestina.
Aksi tersebut melanggar hukum internasional dan semua pemukiman Israel di wilayah Palestina dianggap ilegal.
(Resa/The Cradle)