(IslamToday ID)—Pemerintah Tiongkok telah mengumumkan niatnya untuk memfasilitasi penyelesaian damai terhadap krisis Niger.
Hal ini menyusul kudeta pada bulan Juli yang memicu sanksi dan membuat negara tersebut menghadapi ancaman aksi bersenjata.
“Pemerintah Tiongkok bermaksud memainkan peran sebagai jasa baik, peran mediator, dengan penuh rasa hormat terhadap negara-negara kawasan,” ungkap Jiang Feng, duta besar Beijing untuk Niamey, seperti dilansir dari RT, Selasa (5/9/2023).
Lebih lanjut, dia mengatakan pada hari Senin (4/9/2023) saat pertemuan dengan perdana menteri yang ditunjuk militer Ali Lamine Zeine.
Feng menyatakan bahwa meskipun Tiongkok “berpihak pada Nigeria” di tengah situasi politik, Tiongkok tetap berkomitmen pada prinsip tidak campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.
Pemerintahan militer Niger menghadapi tekanan regional dan global yang meningkat sejak kudeta pada 26 Juli, yang menggulingkan Presiden Mohamed Bazoum dari kekuasaan dan menyebabkan dia terus ditahan.
Komunitas Ekonomi Negara-negara Afrika Barat (ECOWAS) mengatakan bahwa mereka akan melakukan segala cara yang diperlukan untuk memulihkan ketertiban konstitusional di Niger, termasuk kekerasan sebagai upaya terakhir.
Bulan lalu, blok regional mengatakan pasukan siaga siap dikerahkan untuk melawan para pemimpin kudeta jika upaya diplomatik yang dilakukan terbukti tidak berhasil.
Aljazair mengumumkan rencana transisi enam bulan untuk memulihkan tatanan konstitusional dan demokratis di Niger akhir bulan lalu, menyusul usulan pemimpin kudeta Jenderal Abdourahmane Tchiani untuk mengembalikan negara Afrika Barat itu ke pemerintahan sipil dalam waktu tiga tahun.
Aljazair telah berulang kali menentang intervensi militer di Niger, termasuk dugaan menolak permintaan Perancis untuk terbang di wilayah udaranya untuk operasi bersenjata di Niamey.
ECOWAS, yang telah menjatuhkan sanksi keuangan dan ekonomi terhadap Niger, menolak rencana transisi Tchiani, dan menyebut jangka waktu yang “berkepanjangan” sebagai “provokasi.”
Amerika Serikat, Perancis, Belanda, dan Jerman semuanya telah menghentikan beberapa proyek bantuan luar negeri di Niger setelah kudeta tersebut.
Namun, utusan Tiongkok pada hari Senin (4/9/2023) mengindikasikan bahwa Beijing akan melanjutkan semua proyek yang merupakan kepentingan otoritas Niger.
Tiongkok terus menjadi mitra Niamey di berbagai sektor, termasuk energi, minyak, dan infrastruktur,
Kedua negara juga berkolaborasi dalam proyek pipa ekspor minyak sepanjang 2.000 kilometer yang bertujuan untuk mengangkut minyak mentah dari ladang Agadem di Niger selatan ke pelabuhan Seme di Benin.(res)