JAKARTA, (IslamToday ID) – MUI menyatakan pernah melakukan kunjungan ke Xinjiang, China terkait krisis etnis Uighur. Bahkan, hasil kunjungan tersebut berupa rekomendasi telah dikirim ke Kementerian Luar Negeri (Kemenlu).
“Sejak Maret 2019 kita sampaikan (rekomendasi) kepada Menteri Luar Negeri, dan mudah-mudahan sudah ada komunikasi dengan pihak China,” ujar Ketua Delegasi Ormas Islam Indonesia ke China, Muhyiddin Junaidi, Jumat (27/12/2019).
Ketua MUI Bidang Hubungan Luar Negeri ini juga menerangkan dalam kunjungannya ke China memang terlihat adanya dugaan intimidasi.
“Tidak ada kebebasan beragama. Bagi mereka (pemerintah China) agama itu hanya boleh dipraktikkan di ruang tertutup, bukan di ruang terbuka. Nah itu jadi masalah,” kata Muhyiddin.
Dalam rekomendasi yang diberikan ke Kemenlu, dikatakan Muhyiddin, berisi harapan terhadap peranan pemerintah atas kasus Uighur ini.
“Pemerintah sebagai
pengayom masyarakat, tempat masyarakat mengadukan masalahnya, seharusnya mendengar
aspirasi rakyatnya. Karena masalah Uighur bukan hanya masalah kecil,” sebut Muhyiddin.
“Tapi masalah
kebebasan beragama harus segera ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan ekses-ekses yang lebih luas
lagi,” ungkapnya.
Terkait aksi demonstrasi ormas Islam atas kasus Uighur di Kedubes China, MUI memberi sambutan positif. Ia berharap aksi tersebut bisa membuka hati pemerintah China yang diduga melakukan
penindasan terhadap muslim Uighur.
“Semoga saja itu membuka hati para pejabat tinggi China agar lebih terbuka
dalam menangani persoalan Uighur,” kata Muhyiddin.
Ia mengatakan MUI juga meminta pemerintah otoritas China di wilayah Xinjiang untuk membuka akses informasi seluas-luasnya ke masyarakat dunia terkait kasus Uighur. Bahkan, Muhyiddin berharap agar China memberikan izin untuk menyaksikan langsung tentang keadaan yang sebenarnya terjadi di Xinjiang.
“Sudah saatnya
(China) membuka diri dan memberikan akses kepada masyarakat internasional untuk
bisa melihat lebih dekat tentang Uighur yang tentu saja sudah banyak diekspos
media cetak maupun elektronik,” harap Muhyiddin.
“Dan kita berharap
ada kesadaran umat terus terbangun, bahwa kasus Uighur memang harus segera diselesaikan
dengan tanpa menggunakan kekerasan, tapi melalui advokasi hukum dan lain
sebagainya,” tambahnya. (wip)
Sumber: Rmol.id