JAKARTA, (IslamToday ID) – Pemerintah Indonesia kembali mengkarantina sedikitnya 188 warga negara Indonesia (WNI) untuk mencegah penyebaran virus corona (Covid-19). Ratusan WNI itu merupakan awak Kapal Pesiar World Dream yang sebelumnya dijemput di Hong Kong menggunakan KRI Soeharso.
Ke 188 awak kapal selanjutnya akan diobservasi di Pulau Sebaru Kecil, Provinsi DKI Jakarta. Pulau Sebaru Kecil adalah pulau tak berpenghuni yang secara administratif masuk Kelurahan Pulau Kelapa, Kecamatan Kepulauan Seribu Utara. Mereka tiba di Pulau Sebaru Kecil pada 28 Februari 2020 dan akan dikarantina selama 14 hari.
Menurut Sekretaris Ditjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Achmad Yurianto, kondisi 188 WNI yang tengah menjalani observasi di Pulau Sebaru dalam keadaan sehat. Mereka tidak ada tanda-tanda terinfeksi virus corona.
“Alhamdulillah mereka sehat. Tadi pagi kami cek tidak ada yang suhu badannya di atas 37 derajat,” kata Achmad, Sabtu (29/2/2020).
Ia menjelaskan, tidak ada perbedaan pelayanan kesehatan yang pemerintah berikan kepada ratusan WNI yang menjadi observasi di Pulau Sebaru dengan sebelumnya di Natuna.
“Semua sama, kami rutin cek berkala setiap 12 jam sekali. Jadi petugas datang ke kamar untuk cek kesehatan mereka,” ucap Achmad.
Selain itu, tim kesehatan juga menjamin 188 WNI itu mendapat asupan makanan bergizi, aktivitas fisik dan nonfisik yang cukup, serta jadwal istirahat yang teratur. Namun, Achmad mengakui fasilitas kesehatan dan fasilitas umum memang jauh lebih lengkap dari yang ada di Pulau Natuna.
Apalagi, delapan bangunan yang digunakan memang pernah diperuntukkan sebagai poliklinik. “Jadi ada ruangan yang bisa dipakai untuk mini ICU dan semacamnya,” kata Achmad.
Pulau Sebaru Kecil rencananya juga akan menampung 68 WNI kru Kapal Pesiar Diamond Princess yang kini masih dalam proses evakuasi di Yokohama, Jepang. “Kan Sebaru itu ada delapan gedung yang terpisah-pisah. Nanti kita siapkan satu gedung untuk mereka,” ujar Achmad.
Tak berpenghuni dan tidak ada aktivitas wisata, membuat akses menuju Pulau Sebaru Kecil cukup sulit. Tidak ada kapal reguler yang berangkat ke pulau ini. Kapal reguler yang berangkat hanya sampai ke Pulau Pantara, letaknya tidak jauh dari Pulau Sebaru Kecil. Opsi terbaik yang diambil adalah dengan menyewa speedboat untuk langsung mengantar ke Pulau Sebaru Kecil.
Sebelumnya, kapal-kapal yang membawa logistik ke pulau ini juga terus berdatangan. Selain kebutuhan pokok, barang-barang seperti WC portable, mesin cuci, serta kulkas juga terlihat dibawa.
“Persiapannya lebih baik lah. Kalau sekarang ini tempat tidur ya kan, yang disekat-sekat. Jadi jauh lebih nyaman dibandingkan dengan di Natuna,” kata Direktur Pengelolaan Logistik dan Perencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Rustian di Pulau Sebaru Kecil.
Meski pulau ini kosong tak berpenghuni, kondisi bangunan yang ada terlihat terawat. Total ada 8 bangunan. 3 Bangunan akan digunakan sebagai tempat untuk WNI laki-laki dan 1 bangunan untuk WNI perempuan. Di dalam bangunan tersebut dilengkapi beberapa ruangan yang disekat-sekat dengam kasur dan pendingin ruangan.
Ada juga bangunan yang digunakan sebagai ruangan isolasi, satu bangunan untuk ruangan karantina, satu bangunan untuk ruangan ring satu, dan satu bangunan untuk posko kesehatan. Di bagian pinggir pulau, saat ini juga tengah dibuat helipad dengan ukuran 18 x 18. Helipad ini dibuat untuk mempermudah akses transportasi ke pulau tersebut.
Selain itu, di Pulau Sebaru Kecil juga akan dipasang tower Base Transceiver Station (BTS) dan Wi-Fi. Fasilitas itu dibangun untuk menguatkan jaringan komunikasi. Selama beberapa jam berada di pulau ini, sinyal seluler memang termasuk hal yang mewah.
Ditolak Warga
Sama seperti saat di Natuna, observasi ratusan WNI di Pulau Sebaru Kecil juga mendapat penolakan dari masyarakat sekitar. Aksi protes dilakukan oleh Asosiasi Masyarakat Kepulauan Seribu. Mereka juga menuntut jaminan agar terhindar dari wabah virus corona.
Ketua DPD II KNPI Kepulauan Seribu, Lukman Hadi mengatakan, aksi yang ditujukan kepada semua elemen pemerintah itu akan digelar di depan Gedung Balaikota DKI Jakarta. Mereka juga rencananya akan menggelar aksi di depan Istana Negara dan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).
“Aksi nanti sekalian penyerahan surat terbuka dari masyarakat Pulau Seribu lewat DPD II KNPI Kepulauan Seribu yang dilampirkan dukungan tanda tangan sekitar 1.300 orang warga Pulau Seribu,” kata Lukman, Jumat (28/2/2020).
Ia menjelaskan, masyarakat Kepulauan Seribu rata-rata memang menolak penggunaan Pulau Sebaru Kecil sebagai tempat observasi wabah virus corona. Terutama para nelayan dan pelaku wisata yang terdampak langsung dengan kerugian yang cukup signifikan.
Para nelayan ini, kata Lukman, dilarang melaut hingga radius sekitar 6 kilometer. Sementara para pelaku wisata menerima pembatalan wisatawan hampir 200 orang sejak Pulau Sebaru Kecil dikabarkan akan digunakan sebagai tempat observasi. “Karena mereka yang kena dampak langsung. Makanya kami meminta pertanggungjawaban pemerintah,” katanya.
Menurut Lukman, warga Kepulauan Seribu yang hanya berjumlah sekitar 28.000 jiwa merasa ketakutan lantaran wabah yang telah menewaskan 2.000 lebih masyarakat dunia itu sewaktu-waktu dikhawatirkan muncul di wilayah mereka. Ia pun menyarankan agar observasi dilakukan di kapal KRI milik TNI.
“Dengan radius 100 mil laut dari pulau berpenduduk dan tidak diturunkan di Pulau Sebaru Kecil. Tujuannya agar dapat diobservasi di lepas pantai dan tidak menimbulkan keresahan seperti saat ini, kapal KRI Soeharso juga memiliki fasilitas yang memadai untuk observasi,” katanya.
Minta Jaminan
Tak hanya itu, Lukman juga mengatakan apabila pemerintah tetap memaksa melakukan observasi di Pulau Sebaru Kecil, maka pihaknya meminta sejumlah jaminan dari pemerintah.
“Kami minta kompenasi berupa jaminan kesehatan seperti fasilitas kesehatan, posko kesehatan, dan alat pendukung lainnya kepada masyarakat di wilayah terdekat yang dapat mendeteksi virus corona,” kata Lukman.
Pihaknya juga meminta agar pemerintah bersedia mendatangkan dokter dan psikiater ke Kepulauan Seribu. Sebab, menurut Lukman, persoalan corona ini tak hanya berdampak pada kesehatan fisik tetapi juga berdampak pada kesehatan psikis.
Tak hanya itu, Lukman mengatakan pihaknya juga meminta Kementerian Kesehatan melakukan sosialisasi dan membuka fakta serta data dari 188 WNI yang akan diobservasi tersebut.
“Terakhir kami minta garansi keamanan terkait dengan kelangsungan sektor pariwisata yang selama satu dekade ini menjadi sumber ekonomi masyarakat selain perikanan,” pungkasnya. (wip)
Sumber: Tempo.co, CNNIndonesia.com, Detik.com