IslamToday ID –Pandemi corona virus atau covid-19 tidak hanya mengancam nyawa. Sektor perekonomian turut menunujukan gejala yang mengkahwatirkan. Oleh karena itu, perlu diracik vaksin ekonomi ditengah pandemi.
Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) INDEF mengungkapkan, dampak ekonomi dari covid-19 awalnya hanya mempengaruhi komoditas impor Indonesia dari China. Namun, covid-19 yang telah menjadi pandemi, saat ini telah mengganggu stabilitas perekonomian.
Indeks saham anjlok ke level 4000. Nilai tukar rupiah terjun bebas mendekati Rp 17.000 per dollar AS. Hal ini dapat menyebabkan lambatnya pertumbuhan ekonomi Indonesia secara drastis.
INDEF menilai, turunnya pertumbuhan ekonomi akibat pandemi covid-19 merupakan sesuatu yang tidak bisa ditawar. Hal ini, akan menjadi persoalan serius jika tidak ada upaya penyelamatan.
“Optimisme dan sentimen positif ekonomi baru akan terjadi jika pandemic COVID-19 dapat diatasi, setidaknya menunjukan tanda-tanda terkendali dan akhirnya dapat diselesaikan” ujar Wakil Direktur INDEF, Eko Listiyanto (24/3/2020).
Eko berpendapat, pemerintah dan para pemangku kepentingan ekonomi memiliki peran dalam menangani pendemi covid-19. . Jalannya roda perekonomian selanjutnya sangat bergantung pada hasil kerjasama antar kedua pihak tersebut. Tanpa keterlibatan kedua pihak tersebut, maka mustahil jurus stimulus perekonomian bisa berfungsi dengan baik.
Indikator penurunan perekonomian itu terlihat dari berbagai sector, seperti penurunan indikator konsumsi sektor rumah tangga. Terutama provinsi yang masuk dalam zona merah. Diantaranya DKI Jakarta, Banten, Jawa Tengah dan Jawa Timur.
Selain itu, di sektor industri angka produktivitas juga mengalami penurunan. di DKI Jakarta ada tiga sektor industri yang tergerus akibat pandemi corona. Antara lain industri peralatan listrik, asuransi dan keuangan serta perdagangan.
Social Distancing
Pemberlakuan social distancing sejak yang diumumkan presiden Joko Widodo, Ahad (15/3/2020) kemarin turut membuat shock dunia industri. Kebijakan social distancing berdampak pada penutupan pabrik dan kegiatan produksi. Akibatnya, mucul (Pemutusan Hubungan Kerja) PHK. Selain itu, social distancing menyebabkan turunnya daya beli masyarakat sehingga konsumsi barang menurun.
“Menurunnya permintaan barang mengakibatkan perusahaan tidak mendapatkan pendapatan yang maksimal dan cenderung menurun, perusahaan menurunkan biaya produksinya dan gelombang PHK terjadi,” tutur Eko.
INDEF berpendapat, pemerintah perlu memberikan stimulus kepada industry, terutama untuk mencegah terjadinya gelombang PHK. Stimulus dapat berupa keringanan pajak penghasilan dan pembebasan PPN dalam kurun waktu 6 bulan. Keringanan pajak tersebut berlaku untuk sektor padat karya, UMKM manufaktur dan UMKM pariwisata.
Disamping itu, pemerintah hendaknya memberikan pembebasan iuran BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan selama 6 bulan. Pemberian insentif khusus bagi industri farmasi, elektronik dan tekstil.
Stok Pangan
Merebaknya pandemi covid-19 ini turut menyebabkan terjadinya lonjakan permintaan kebutuhan pokok. Oleh karena itu, pemerintah diharapkan mampu menjaga kecukupan dan keterjangkauan pasokan pangan.
Lonjakan permintaan kebutuhan pokok merupakan buntut dari kebijakan agar masyarakat bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah. Akibatnya, masyarakat pun melakukan pembelian sembako secara masif untuk persediaan beberapa hari ke depan. Hal ini sekaligus dapat menyebabkan terjadinya lonjakan harga.
“Guna meredam lonjakan harga pangan, langkah pertama yang harus ditempuh pemerintah adalah memetakan secara akurat stok pangan nasional secara real time, sehingga dapat mendeteksi dini wilayah di mana saja yang beresiko terjadi rawan atau krisis pangan,” kata Eko.
Khusus untuk kawasan episentrum penyebaran covid-19 dan berpotensi melakukan lockdown, pemerintah harus memberikan jaminan stok pangan. Selain itu, pemerintah juga harus menjamin kelancaran sistem logistik dari dan ke wilayah tersebut, serta kesiapan distribusi hingga ke level konsumen. Ketersediaan pasokan pangan di tengah wabah corona ini sangat mendesak sebab beriringan dengan datangnya bulan Ramadhan.
Hasil kajian INDEF menunjukan, fenomena panic buying di kawasan red zone menyebabkan kelompok rumah tangga kelas menengah ke bawah tidak mampu menyetok bahan pangan. Pemrerintah diharapkan melakukan upaya pengawasan pembelian baik di pasar tradisional maupun ritel modern. Upaya tersebut setidaknya dapat meredam shock akibat kenaikan permintaan dan mencegah adanya potensi penimbunan kebutuhan pokok.
Bantuan Sosial
Lumpuhnya kegiatan ekonomi pada beberapa sektor yang terpapar virus corona meningkatkan resiko PHK. INDEF merilis, setidaknya ada 70,5 juta orang yang bekerja pada sektor informal atau setara dengan 55,72% dari total tenaga kerja di Indonesia yang akan mengalami tekanan ekonomi. Keselamatan serta jaminan kebutuhan terutama bagi kelompok miskin dan rentan miski menjadi tanggungjawab pemerintah.
Data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) menyebutkan ada 29,3 juta keluarga atau 99,3 juta jiwa yang masuk dalam daftar ekonomi rendah. Melalui basis data tersebut pemerintah melakukan pemetaan untuk penyaluran berbagai jenis bantuan sosial seperti program PKH, KPS, KKS, KIP, Rastra, PBI BPJS Kesehatan. Selain itu pemerintah juga perlu mempertimbangkan bertambahnya penerima bantuan sosial dari kelompok rumah tangga pekerja sektor informal yang masuk kategori rentan miskin.
“Pemerintah juga harus mengalokasikan jaminan perlindungan sosial kepada para kelompok pekerja yang tengah masuk proses karantina ataupun penyembuhan,” jelas Eko.
Eko mengingatkan, perlu adanya prioritas pemberian bantuan sosial kedalam beberapa kelompok. Antara lain, kelompok rumah tangga yang selama ini sudah tercatat menerima bantuan sosial dari pemerintah. Kedua, kelompok rumah tangga dengan KK yang sudah pensiun. Ketiga, kelompok rumah tangga berpendapatan rendah yang memiliki anak usia kurang dari 15 tahun.
Selain itu, pemerintah juga perlu memperhatikan perempuan berpendapatan rendah. Terutama yang sedang hamil dan golongan lansia yang perlu dicukupkan nutrisinya serta kelompok pekerja harian/informal. Pemerintah juga diharapkan memiliki cara baru dalam distribusi bantuan sosial, sehingga tidak terjadikerumuman massa. Misalnya dengan cara door to door oleh pejabat yang berwenang di setiap daerah.
Penulis: Kukuh Subekti
Editor: Arief Setiyanto