IslamToday ID —- Nasib dunia pendidikan menuju kehidupan ‘new normal’, hingga saat ini belum pasti. Pasalnya, Mendikbud Nadiem Makarim hingga kini belum mengeluarkan inovasi bahkan panduan sekolah di masa pendemi COVID-19.
Sebelumnya, pemerintah memutuskan menghentikan kegiatan belajar-mengajar secara tatap muka sejak Maret 2020. Alasannya, ada kekhawatiran jika wabah COVID-19 akan menyebar ke sekolah dan menginfeksi siswa.
24 Maret 2020 lalu, Nadiem menganjurkan agar pembelajaran dilakukan secara daring. Ia meminta para guru dan peserta didik supaya bisa beradaptasi pembelajaran menggunakan sistem daring.
“Adanya bencana nasional Covid-19 ini membuat kami menganjurkan murid belajar dari rumah dan guru mengajar dari rumah,” ujarnya saat video conference kebijakan ujian nasional 2020 di Masa Darurat Covid-19, Selasa (24/3).
Faktanya, pembelajaran ini tidak bisa dilakukan di sejumlah daerah. Lantaran adanya keterbatasan akses internet. Lantas pada Nadiem menggandeng TVRI menginisiasi program “Belajar dari Rumah” pada 9 April 2020 lalu.
Program direncanakan terselenggara selama 3 bulan sejak diluncurkan. Program pembelajaran diperuntukan bagi semua jenjang pendidikan. Materi pembelajaran yang disajikan akan fokus pada peningkatan literasi, numerasi, serta penumbuhan karakter peserta didik.
Sementara itu, Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengakui, sistem pembelajaran online yang diterapkan selama masa pandemi COVID-19 dinilai tidak efektif. Menurutnya, sistem belajar mengajar tanpa tatap muka antar guru dan murid selama tiga bulan dengan menggunakan media online tidak maksimal.
“Banyak daerah-daerah tidak lakukan pendidikan online, tidak ada mengajar, karena kesulitan komunikasi, jadi online tidak maksimal,” ujar Wapres Ma’ruf Amin, Senin (8/6/2020).
Sempat dikabarkan akan segera normal, nyatanya nasib dunia pendidikan masih terkatung-katung. Pelaksana Tugas Direktur Jenderal PAUD, Pendidikan Dasar, dan Menengah Muhammad Hamid, menyatakan pengumuman keputusan pembukaan sekolah tak jadi dilakukan pekan ini.
“Tampaknya mundur lagi,” kata Muhammad Hamid
Hal ini memicu Wakil Sekretaris Jenderal Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI), Satriwan Salim, meminta kejelasan Kemendikbud, terkait pembukaan sekolah di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, Kemndikbud tidak boleh tutup mata dengan perkembangan saat ini. Kemndikbud seolah lepas tanggungjawab dengan kondisi saat ini.
Ini terkesan jalan masing-masing. Daerah tak bisa seperti itu. Kemdikbud juga jangan diam saja, seolah lepas tangan. Memberikan kebebasan kepada daerah dan sekolah,” ucap Satriwan
Desakan juga disampaikan Direktur Kebijakan Pena Bakti Institute, Adnan Rais. Ia mendesak Kemendikbud agar segera memberikan keputusan terkait pembelajaran yang akan diterapkan pada tahun ajaran baru. Pasalnya, saat ini masyrakat telah resah dengan model pembelajaran yang dilakukan secara daring.
Menurutnya, kebijakan yang diambil harus mengedepankan keselamatan siswa sekaligus pemenuhan hak-haknya. Hal ini harus terpenuhi untuk memberikan jaminan aman kepada pihak keluarga. Sehingga orang tua merasa tenang saat meleapas anak mereka untuk perlu menjalani pembelajaran secara tatap muka di sekolah.
Pena Bakti Institute juga mendesak pemerintah pusat dan daerah merumuskan kebijakan yang dapat memastikan pembelajaran jarak jauh (PJJ) berjalan lancar. Jika aktivitas belajar dari rumah masih akan dijalankan, fasilitas teknologi dan kuota internet menjadi catatan evaluasi yang harus segera dibenahi.
“Kami mendesak Kemendikbud segera memutuskan kebijakan detail mengenai mekanisme belajar mengajar di tahun ajaran baru Juli 2020 nanti,” kata Adnan, Ahad (7/6).
Butuh Kehati-hatian
Menurut Data Kementerian Kesehatan per 30 Mei 2020, terdapat 1.851 kasus COVID-19 pada usia anak. Oleh karena itu, Komisi Perlindungan Anak (KPAI) meminta kehidupan ‘new normal’ yang sedang dipersiapkan pemerintah harus tetap berdasarkan prinsip-prinsip pelindungan anak.
Ketua KPAI, Susanto menekankan agar pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh, baik aspek pencegahan maupun penanganan COVID-19, agar pelindungan anak pada masa COVID-19 dapat terlaksana secara optimal.
Pembukaan sekolah kembali menang tidak mudah. Pembukaan 500 sekolah kembali di Korea Selatan itu hanya berlangsung singkat. Pemerintah kembali memutuskan ‘meliburkan kembali sekolah pada 29 Mei 2020.
Keputusan ini diambil karena lantaran muncul 58 kasus baru pada 28 Mei 2020 kemarin. Salah satu kota terparah yang terdampak kebijakan ini adalah Kota Bucheon. 251 sekolah di sana telah tutup pada 29 Mei 2020 kemarin
Penulis: Arief Setiyanto
Redaktur: Tori Nuariza