IslamToday ID –Persaudaraan Alumni (PA) 212 menolak menolak rencana Kementerian Agama yang menggulirkan program sertifikasi penceramah. Progam tersebut dinilai tidak berfaudah danmdan belah penceramah. Jika tidak dihentikan maka umat Islam akan melakukan perlawanan.
“Kita itu menolak program sertifikasi ulama/dai. Ini Kemenag kurang kerjaan, anggaran enggak punya, sok-sokan mau buat sertifikasi ulama,” kata Ketua PA 212 Slamet Maarif , Selasa (8/9/2020) seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Ia memastikan para ustadz yang tergabung dalam PA 212 tidak akan mengikuti program tersebut. Slamet menilai program tersebut tidak bermanfaat bagi penceramah dan umat Islam.
Wasekjen PA 212, Novel Bamukmin menilai program sertifikasi penceramah berpotensi memecah belah para dai atau mubaligh. Menurutnya hal ini sangat berbahaya keutuhan bangsa dan negara.
Oleh karena itu, menurut Novel, Presiden Jokowi seharusnya mengganti Menteri Agama Fachrul Razi. Pasalnya Fachrul, seringkali melontarkan pernyataan kontroversial. Selain itu, Novel juga menilai Fachrul gagal memahami esensi ajaran Islam dalam setiap kebijakannya. Misalnya tentang pelarangan cadar, celana cingkrang, penghapusan ajaran jihad dan khilafah dari madrasah.
Novel menuntut Kemenag menghentikan melanjutkan program tersebut, sehingga tidak menimbulkan polemik di tengah-tengah masyarakat. Jika tidak maka umat Islam akan melakukan perlawanan. Sebab sebagian besar masjid dan musholla yang berdiri di Indonesia dibangun atas swadaya masyarakat bukan pemerintah.
“Kalau Kemenag paksakan maka jangan salahkan rakyat khususnya umat Islam yang istikamah akan agamanya melakukan perlawanan dengan pemboikotan terhadap dai-dai bersertifikat,”
Menangkal Radikalisme
Sebelumnya, Menteri Agama Fachrul Razi mengatakan bahwa Kementerian Agama (Kemenag) akan mengadakan sertifikasi kepada 8.200 penceramah semua agama pada September ini. Bahkan pihaknya tetap melaksankan program ini sekalipun banyak ditolak.
“Kami buat program penceramah bersertifikat mulai bulan ini. kami cetak 8.200 orang, semua agama, sukarela, ada gesekan, enggak setuju, enggak masalah kami lanjut,” ucap Fachrul dalam webinar Strategi Strategi Mencegah Radikalisme Pada ASN, Rabu (2/9/2020).
Fachrul mengatakan jika program tersebut turut melibatkan sejumlah lembaga negara seperti Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) serta ormas-ormas keagamaan.
“Kami kerja sama majelis keagamaan, ormas-ormas, dengan BNPT, BPIP, kemudian Lemhannas. ini semua nanti mudah-mudahan akan menghasilkan penceramah paling tidak sudah dibekali dengan wawasan kebangsaan, Pancasila, hal-hal sensitif yang harus diperjuangkan dan enggak boleh sampai dieliminasi,” jelas Fachrul.
Fachrul berharap, program sertifikasi tersebut mampu menangkal paham radikalisme di masyarakat. Sebab hanya para penceramah yang mempunyai sertifikat saja yang diizinkan untuk berceramah.
“Kalau ini sudah jalan tolong tanpa diumumkan, tolong yang diundang nanti penceramah di rumah-rumah ibadah kita hanya mereka-mereka yang sdh dibekali jadi penceramah bersertifikat. Mudah-mudahan dengan itu ada sedikit upaya mengeliminasi (radikalisme),” katanya. (AS)