IslamToday ID –Ulil Absar Abdala menyayangkan pidato Presiden Jokowi dalam menyikapi penolakan dan ujukrasa atas disahkannnya UU Cipta Kerja. Menurut Ulil, Presiden Jokowi terkesan menyudutkan masyarakat yang melakukan penolakan. Seolah-olah, mereka yang protes dan melakukan penolakan tak mengerti isi dari UU tersebut.
“Intinya, Pak Jokowi menegaskan bahwa ada disinformasi dan salah paham atas UU ini. Ini pidato yang kurang tepat, untuk tidak mengatakan buruk. Seolah-olah yang protes ndak ngerti isi UU ini,” kata dia dalam twittnya pada Sabtu (10/10/2020).
Sebelumnya Jum’at sore (9/10) lalu, Presien Jokowi memberikan pidato terait maraknya unjukrasa menolak UU Cipta Kerja di berbagai kota di Indonesia. Menurut presiden, unjukrasa tersebut terjadi karena termakan hoax dan disinformasi.
“saya melihat adanya unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja yang pada dasarnya dilatarbelakangi oleh disinformasi mengenai substansi dari UU ini dan hoaks di media sosial,” kata Jokowi dalam pidatonya
Ulil juga menilai, Jokowi tampak tidak serius dalam menanggapi berbagai masukan, kritik yang disampaikan oleh berbagai kalangan soal UU Cipta Kerja. Sebaliknya Jokowi menuding mereka yang menyuarakan penolakan dinilai tidak memahami substansi dari UU Cipta Kerja.
“Seolah-olah semua yang demo dan mengkritik UU Cipta Kerja ini ndak paham dan termakan oleh disinformasi, saya menyayangkan sikap presiden ini,” jelasnya.
Lanjut Ulil, aspirasi umat Islam terutama yang diwakili oleh dua ormas besar Muhammadiyah dan NU juga tidak didengar Presiden Jokowi. Suara keduanya hanya diprioritaskan pemerintah ketika berbicara tentang pluralisme dan kebhinnekaan.
“Tentu saja saya bicara soal tendensi, jadi kecenderungan pemerintah ini sepertinya terutama dalam periode Jokowi kedua ini, menjadikan NU dan Muhammadiyah sebatas sebagai pembenar sejauh menyangkut masalah pluralisme dan kebhinnekaan,” kata (9/10/2020).
Lanjut Ulil, pendapat kedua ormas tersebut hanya digunakan untuk memperkuat kekuasaan. Misalnya saat berhadapan dengan kelompok-kelompok yang dianggap anti kebhinekaan.
“Jadi itu bagian memperkuat kekuasaan saja, karena pemerintah sedang menghadapi kelompok-kelompok yang dianggap antikebhinnekaan. Saya tidak akan ngomong begini kalau pemerintah enggak budeg sekarang ini. Menurut saya ini budeg dalam dua isu terakhir ini,” tutur Ulil.
Pendapat Ulil diamine, Ketua PP Muhammadiyah, Anwar Abbas. Menurutnya, pemerintah terkesan pilih-pilih dalam menyikapi suara ormas Islam, baik Muhammadiyah atau NU.
“Secara pribadi saya menyatakan pernyataan Mas Ulil itu ada benarnya. Jadi pemerintah terkesan pilih-pilih mana yang dia suka atau yang menguntungkan saja, terutama yang menguntungkan oligarki politik dan ekonomi,” ungkap Anwar (10/10/2020).
Penulis: Kukuh Subekti