ISLAMTODAY ID — Presidium Koalisi Aksi Menyelematkan Indonesia (KAMI), Prof. Dr. Din Syamsuddin menyatakan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) kerap disalahgunakan pada pemerintahan Presiden Jokowi.
Din Syamsudin mengatakan, UU ITE dirancang sejak era SBY dalam rangka memantau transaksi keuangan secara elektronik yang berkaitan dengan money laundering atau pencucian uang dan korupsi.
“Namun pada rezim Jokowi disalahgunakan dengan penekanan media sosial,” pungkas Din Syamsudin dalam webinar Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI), Kamis, (12/11/2020).
Din Syamsudin menilai, penyalahgunaan UU ITE ini telah membawa banyak korban. Salah satunya para aktivis KAMI yang ditangkap dan dijerat dengan UU ITE.
Menurut Din, UU ITE dapat mengancam pengembangan demokrasi.
Din menyebutkan bahwa Indonesia akan mengalami tiga tingkat kerusakan.
Tingkat pertama adalah defiasi dan distorsi kehidupan nasional dari nilai dasar.
Tingkat kedua yakni, kediktatoran konstitusional,
Sementara, tingkat ketiga menurutnya ialah arogansi kekuasaan.
Salah satu contoh arogansi kekuasaan adalah ketika penguasa menutup mata dan hati terhadap suara rakyat, dilansir dari Tempo co.
Din mengatakan bahwa permintaan penundaan pilkada oleh NU, Muhammadiyah, MUI, dan Komnas HAM.
Ia menjelaskan begitu juga dengan Omnibus Law yang didesakkan ditunda banyak elemen masyarakat, tapi penguasa menutup mata dan hati.
“Multi level damages. Kerusakan yang bertingkat-tingkat ini lah ditambah penerapan UU ITE saya kira akan membawa Indonesia jauh dari demokrasi,” pungkas Din Syamsuddin.[IZ]