(IslamToday ID) – Temuan benda berbentuk roket di lepas pantai Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan (Sulsel) memunculkan kehebohan dan sejumlah spekulasi. Sebab tak sedikit orang yang menaruh curiga jika benda tersebut merupakan sebuah drone bawah laut yang beroperasi di perairan dalam negeri.
Benda itu pertama kali ditemukan oleh nelayan setempat, Saehuddin pada tanggal 20 Desember 2020. Saehuddin menjaring benda itu ketika tengah memancing. Selanjutnya, ia membawa kerangka benda tersebut ke daratan dan diserahkan kepada Koramil Pasimarannu, Kodim 1415 Kepulauan Selayar.
Belakangan, TNI Angkatan Laut (AL) membantah jika benda tersebut bukanlah drone bawah laut, melainkan seaglider.
“Saya akan sampaikan tentang alat atau seaglider yang kemarin ditemukan oleh nelayan Desa Najapahit, Selayar, yang mana dari temuan tersebut saya bawa ke Hidrosal, karena di sini adalah lembaga yang berkompeten untuk meneliti adanya peralatan tersebut,” kata Kepala Staf Angkatan Laut ( KSAL) Laksamana TNI Yudo Margono dalam konferensi pers seperti dikutip dari Kompas, Selasa (5/1/2021).
Setelah diamankan petugas setempat, benda tersebut saat ini sudah dikirim ke Jakarta untuk diteliti oleh Pusat Hidrografi dan Oseanografi TNI Angkatan Laut (Pushidrosal). Dari hasil pemeriksaan sementara, seaglider itu terbuat dari bahan alumunium.
Benda itu juga memiliki kerangka dua sayap dengan diameter masing-masing berukuran 50 sentimeter. Sementara, panjang tubuhnya sendiri berukuran 225 sentimeter dan mempunyai antena sepanjang 93 sentimeter. Di bagian tubuh seaglider juga ditemukan instrumen mirip kamera.
Yudo juga mengatakan seaglider itu hampir serupa dengan argo float yang cara kerjanya diturunkan menggunakan kapal survei. Ketika sudah diturunkan, seaglider mampu menembus kedalaman air hingga 2.000 meter selama enam jam dengan kecepatan sekitar 1.000 knot.
Saat terbawa arus, seaglider itu juga mampu melayang di kedalaman air hingga sembilan hari. Sedangkan daya energi seaglider adalah oli yang umumnya diisi dari reservoir. Ketika beroperasi, seaglider juga bisa merekam suhu salinitas hingga 12 jam. Ketika muncul ke permukaan air, seaglider dapat mengirim data langsung ke satelit.
“Dia akan naik dan kirim data melalui satelit,” terang Yudo.
Tak ada penanda, TNI sendiri masih belum mengetahui negara mana sebagai pemilik seaglider itu. Sebab, seaglider tidak mempunyai penanda tulisan yang mencirikan suatu negara sebagai pemilik benda itu.
“Jadi tidak ada tulisan apapun di sini. Kami tidak merekayasa, bahwa yang kami temukan seperti itu masih persis seperti yang ditemukan nelayan tersebut kita bawa ke sini (Jakarta),” kata Yudo.
Sebagai upaya untuk mengungkap asal muasal seaglider itu, Yudo telah memerintahkan Pushidrosal untuk terus meneliti hingga mengantongi negara mana yang mengirimkan benda itu ke perairan Tanah Air.
“Saya beri waktu satu bulan Pak Kepala Pushidrosal untuk bisa menentukan atau membuka hasilnya biar ada kepastian,” kata Yudo.
Ia mengatakan, dalam upaya mengungkap temuan tersebut, pihaknya juga mempersilakan Pushidrosal bekerja sama dengan kementerian dan lembaga terkait.
Di samping itu, eks Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) I ini mengungkapkan bahwa seaglider sejauh ini hanya dimiliki sejumlah negara. Antara lain China, Amerika Serikat, Perancis, Kanada, hingga Jepang. Akan tetapi, pihaknya hingga kini masih belum bisa menyimpulkan siapa pemilik seaglider.
“Nanti akan kita cek dulu, kita enggak berani menyampaikan ini milik siapa, karena datanya enggak ada sama sekali,” kata Yudo.
“Minimal ada sedikit saja tulisan bisa kita sampaikan, karena tidak ada tulisan sama sekali, karena dari awal saya sudah tanya, ‘Apakah ada tulisan? enggak ada’. Makanya nanti setelah kita bongkar ini ketahuan miliknya siapa,” imbuhnya.
Bukan untuk Spionase
Kekhawatiran publik atas temuan tersebut sedikit memudar setelah pihak TNI memastikan bahwa seaglider bukanlah untuk kegiatan spionase atau mata-mata. Ia mengatakan, seaglider pada dasarnya untuk kepentingan riset.
“Jadi alat ini lebih kepada riset, namun tentunya bagaimana yang menerima data tersebut menggunakannya untuk apa? Jadi alat ini lebih kepada untuk riset bawah laut karena memang alat ini tidak bisa mendeteksi kapal, jadi bukan untuk kegiatan mata-mata dan sebagainya,” jelasnya.
Selain itu, seaglider juga berfungsi untuk mengambil data dan validitas arus. Ia juga memastikan bahwa alat tersebut tidak bisa untuk mendeteksi kapal selam maupun kapal pada umumnya. Sebab, seaglider yang ditemukan tidak bisa menangkap sonar sebagaimana yang dimiliki TNI AL.
“Jadi ini hanya untuk data-data kedalaman air laut di bawah permukaan. Jadi tidak bisa mendeteksi keberadaan kapal kita yang di atas air dan kapal-kapal yang melintas, tidak bisa,” kata Yudo.
Akan tetapi, kata Yudo, data-data yang terekam seaglider ini juga bisa digunakan untuk kepentingan industri maupun militer. Untuk industri, seaglider dapat digunakan untuk keperluan pengeboran hingga kedalaman air laut.
Sementara, dalam ranah militer benda ini juga bisa digunakan untuk membuat jalur melalui data yang ditangkapnya.
Ancaman Kedaulatan
Sementara itu, pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISSES) Khairul Fahmi mengatakan, penggunaan seaglider itu mungkin sudah direncanakan. “Sulit untuk tidak mengatakan bahwa penggunaan seaglider itu bukan sesuatu yang disengaja, bahkan direncanakan,” kata Fahmi.
Hal itu bukannya tanpa alasan, sebab lokasi penemuan alat tersebut yang berada di kawasan perairan teritorial Indonesia. Indonesia sendiri sejauh ini juga belum mengeluarkan klaim atas kepemilikan perangkat itu.
Menurut Fahmi, temuan itu merugikan kepentingan nasional dan berpotensi mengancam kedaulatan Indonesia. “Siapapun pemiliknya, menurut saya perangkat tersebut telah digunakan untuk tujuan-tujuan yang buruk, berpotensi merugikan kepentingan nasional dan mengancam kedaulatan kita,” jelasnya.
Ia menambahkan, seaglider memiliki banyak fungsi terkait intelijen dan pengamanan, terutama untuk operasi-operasi serta pergerakan bawah air. Selain itu, perangkat itu juga memungkinkan untuk mengetahui data dan informasi strategis menyangkut kedalaman dan lapisan laut yang tentu sangat berguna bagi pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan.
Karenanya, pengungkapan pemilik dan pengguna perangkat itu harus menjadi prioritas utama.
“Jika negara atau pihak penggunanya sudah diketahui, langkah yang harus ditempuh pemerintah pastinya adalah menggunakan saluran diplomatik untuk menyampaikan protes dan peringatan keras. Termasuk mengkaji kemungkinan adanya langkah hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat,” ujarnya.
Pemerintah dan DPR juga harus segera mendiskusikan langkah yang mesti diambil untuk meningkatkan kemampuan menutup celah rawan ini, dari aspek regulasi hingga kebutuhan perangkat deteksi dan penangkalannya.
Sebab, Fahmi menyebut keamanan laut Indonesia masih menyisakan banyak celah rawan, baik di perbatasan maupun di perairan teritorial. Hal ini bukan hanya karena persoalan keterbatasan alutsista, tetapi juga karena praktik-praktik buruk dalam pengelolaan keamanan laut belum sepenuhnya hilang.
“Termasuk ego sektoral dan masih belum tuntasnya persoalan tumpang tindih kewenangan dalam pengelolaan keamanan laut,” tutupnya.
Sementara, Kementerian Pertahanan meminta supaya publik tidak berpolemik atas temuan tersebut. “Terkait dengan penemuan drone di laut Selayar, Sulawesi Selatan, Kementerian Pertahanan mengajak publik tidak berpolemik yang kontraproduktif,” ujar Juru Bicara Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam keterangan tertulis, Senin (4/1/2021).
Dahnil mengatakan, Kemenhan dan Mabes TNI, khususnya TNI AL akan menangani kasus ini. Ia juga mengatakan bahwa TNI AL sudah mengeluarkan pernyataan jika benda temuan tersebut merupakan seaglider yang biasa digunakan untuk survei data oseanografi.
Di samping itu, kata Dahnil, Prabowo berharap masyarakat terus mendukung TNI agar semakin bekerja keras. “Menteri Pertahanan Prabowo Subianto berharap rakyat Indonesia terus mendukung TNI bekerja keras untuk pertahanan Indonesia dan mari bersama memperkuat pertahanan rakyat semesta untuk memastikan NKRI yang lebih kuat,” katanya. [wip]