(IslamToday ID) – Penebangan hutan di Papua dan Papua Barat meningkat sepanjang pemerintahan Presiden Jokowi. Hal itu diungkapkan oleh Koalisi Indonesia Memantau yang beranggotakan 11 lembaga swadaya masyarakat (LSM).
Direktur Informasi dan Data Auriga Nusantara, Dedy Sukmara mengatakan dalam 20 puluh tahun terakhir tutupan hutan alam di Papua dan Papua Barat menyusut 663.443 hektare. Sebesar 71 persen terjadi sepanjang 2011-2019.
“Jika kita rata-rata deforestasi di Papua 34.000 hektare per tahun. Dan puncaknya 2015 mencapai 89.000 hektare,” kata Dedy dikutip dari YouTube Auriga Nusantara, Kamis (11/2/2021).
Mengutip paparan Dedy, penyusutan tutupan hutan paling besar terjadi di Kabupaten Merauke dengan 123.000 hektare, Boven Digul 51.600 hektare, Nabire 32.900 hektare, Teluk Bintuni 33.400 hektare, Sorong 33.400 hektare, dan Fakfak 31.700 hektare.
Jika dilihat berdasarkan luas penebangan hutan di tanah Papua, angkanya paling masif saat era Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, yakni mencapai 298.600 hektare pada 2015-2019.
Jumlah tersebut sama dengan saat kepemimpinan dua menteri LHK di era Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Deforestasi era MS Kaban (2005-2009) mencapai 102.400 hektare. Kemudian saat Zulkifli Hasan (2009-2014) mencapai 196.200 hektare. Artinya deforestasi selama 9 tahun era SBY mencapai angka yang sama dengan 4 tahun sepanjang era Jokowi.
Namun, trennya berbeda jika dilihat berdasarkan luas pelepasan kawasan hutan (PHK) atau izin usaha yang diterbitkan masing-masing menteri. Pelepasan kawasan hutan paling gencar dilakukan Zulkifli Hasan dengan menerbitkan 37 izin usaha seluas 887.100 hektare.
Sementara, Siti Nurbaya hanya mengeluarkan 15 izin seluas 254.400 hektare. Meski demikian, angka tersebut masih jauh lebih tinggi dibanding izin usaha yang diterbitkan menteri LHK lainnya dari Hasjrul Harahap (era Presiden ke-2 Soeharto) sampai MS Kaban.
Dari keseluruhan luas pelepasan kawasan hutan sepanjang 1992-2019, 1,3 juta hektare di antaranya ditujukan untuk konsesi perkebunan kelapa sawit. Angka itu mencakup 84 persen dari total pelepasan hutan di Papua.
Selain di Papua, Koalisi Indonesia Memantau juga mendapati peningkatan laju penebangan hutan sepanjang 2015-2019 di Maluku, Maluku Utara, Papua Barat, Sulawesi Tengah, Papua, dan lima provinsi lain di luar Indonesia timur.
“Analisis ini menunjukkan tren deforestasi bergeser dari hutan di wilayah barat ke timur Indonesia,” ujarnya.
Merespons laporan ini, Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Nunu Anugrah menegaskan hampir semua penebangan hutan di Papua dan Papua Barat berasal dari perizinan sebelum pemerintahan Jokowi dan Siti Nurbaya.
Menurutnya, pelepasan kawasan hutan dan pembangunan perkebunan sawit juga disebabkan oleh surat rekomendasi pelepasan kawasan hutan yang diterbitkan bupati/walikota dan gubernur di Papua dan Papua Barat.
“KLHK dengan tegas menyatakan bahwa laporan 11 LSM tersebut sangat prematur karena masih menutupi fakta soal sebaran areal deforestasi selama 2015-2019 tanpa mengungkapkan pada periode siapa perizinan tersebut diterbitkan,” katanya.
Nunu mengatakan pihaknya akan segera menerbitkan laporan sebaran areal deforestasi berdasarkan waktu penerbitan izin, terutama di Papua dan Papua Barat untuk meluruskan persepsi publik. [wip]