(IslamToday ID) – Seluruh partai politik pendukung pemerintah di DPR RI kompak menghentikan pembahasan revisi UU Pemilu. Kini yang tersisa hanya dua partai yang masih menginginkan revisi, yakni Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).
Salah satu isu penting dalam revisi UU Pemilu adalah normalisasi Pilkada pada 2022 dan 2023. Beberapa partai koalisi sebelumnya menghendaki revisi beleid (aturan) itu. Namun belakangan sikapnya berubah dan memutuskan tidak ingin melanjutkan pembahasannya.
Bahkan beredar kabar penolakan partai koalisi terhadap revisi UU Pemilu terjadi atas permintaan Presiden Jokowi. Namun isu tersebut dibantah Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman.
“Perdebatan tersebut ada di DPR, pemerintah tidak terlibat. Pemerintah fokus menangani pandemi Covid-19, memulihkan ekonomi rakyat,” kata Fadjroel.
Sementara, pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra menilai hal itu dengan mengutip pernyataan mantan Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK).
Menurut JK jika demokrasi tidak berjalan, maka pemerintah akan jatuh. Yusril juga mengatakan sebaliknya, jika demokrasi dijalankan negara akan runtuh.
“Jika demokrasi tidak jalan, pemerintah akan jatuh kata JK. Tetapi bisa juga terjadi sebaliknya, jika demokrasi dijalankan, negara yang akan runtuh,” kata Yusril, Sabtu (13/2/2021).
Menurutnya, persoalan mendasarnya adalah demokrasi yang bagaimana yang mau dijalankan? Sebab, kata Yusril, dari dulu kita berdebat tidak habis-habisnya tentang konsep demokrasi kita. Bongkar pasang konsep pun enggak selesai-selesai.
“Sistem dan rincian pelaksanaan Pemilu lima tahun sekali bongkar pasang, sistem kepartaian juga begitu. Pemerintahan daerah juga sama, bongkar pasang enggak selesai-selesai,” ungkapnya.
Selain itu, terang Yusril, pengelolaan kekayaan negara antara pusat dan daerah juga sama, bongkar pasang terus.
Akhirnya, tegas Yusril, konsep demokrasi menjadi permainan kekuasaan untuk melanggengkan kekuasaannya sendiri. “Siapa kuat, dia menang dan berkuasa. Siapa lemah akan kalah dan tersingkir,” tegas Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) ini.
Ia menambahkan, demokrasi kita sekarang bergantung pada kekuatan baru, yakni kekuatan uang dan modal. Apa demokrasi seperti ini yang mau dijalankan?
“Kalau demokrasi seperti itu tidak dijalankan pemerintah akan jatuh, ya mungkin saja. Tetapi jika demokrasi semacam itu dijalankan, maka negara yang akan runtuh,” katanya. [wip]