(IslamToday ID) – Asosiasi profesi dokter yang terdiri dari sejumlah perhimpunan dokter di Indonesia meminta pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) total.
Desakan ini menyusul lonjakan kasus Covid-19 imbas libur lebaran beberapa waktu terakhir.
Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Agus Dwi Susanto mengatakan, PPKM total ini harus diterapkan secara luas serupa dengan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di awal pandemi.
Menurutnya, penerapan PPKM mikro saat ini kurang tepat karena tidak menyeluruh di tengah lonjakan Covid-19.
“Jadi apa yang kami sampaikan lebih tepat adalah PPKM atau PSBB secara luas bukan skala mikro, sehingga implementasi itu akan membuat dampak transmisi di masyarakat menurun,” kata Agus seperti dikutip dari CNN Indonesia, Jumat (18/6/2021).
Hal senada juga disampaikan oleh Satgas Covid-19 Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Erlina Burhan yang menilai PPKM mikro saat ini masih bersifat sporadis atau hanya di beberapa tempat.
“Sehingga ada yang PPKM ketat, ada yang tidak, bahkan ada yang tidak ada PPKM di berbagai provinsi. Ini yang saya kira semua organisasi menyarankan PPKM lebih menyeluruh,” ujarnya.
Asosiasi profesi ini terdiri dari Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Perhimpunan Dokter Kardiovaskular Indonesia (PERKI), Perhimpunan Dokter Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN), dan Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI).
Pemerintah diketahui sudah memperpanjang penerapan PPKM mikro mulai 15 hingga 28 Juni mendatang imbas dari lonjakan kasus Covid-19.
Sejumlah aturan diperketat dalam PPKM mikro kali ini diantaranya WFH 75 persen hingga sekolah daring untuk daerah zona merah.
Di Jakarta, Pangdam Jaya Mayjen Mulyo Aji dan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menggelar rapat evaluasi terkait penanganan Covid-19 dan target pencapaian kekebalan komunal atau herd immunity di Jakarta.
Rapat evaluasi ini digelar di tengah lonjakan angka kasus positif Covid-19 yang terjadi di ibukota. Diketahui, berdasarkan data Kamis (17/6/2021), kasus positif harian Covid-19 DKI Jakarta mencapai 4.144 orang.
“Kita melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan yang sudah kita laksanakan beberapa hari yang lalu, dihadapkan kepada dua target yang harus dicapai oleh DKI, yaitu herd immunity dan PPKM,” kata Mulyo di Polda Metro Jaya, Jumat (18/6/2021).
Disampaikan Mulyo, dalam evaluasi ini, Kodam Jaya dan Polda Metro Jaya melakukan pengumpulan data-data terkait penanganan Covid-19 di Jakarta.
Nantinya, kata Mulyo, dari data-data tersebut akan ditentukan langkah apa yang harus diambil untuk mengatasi pandemi ini.
“Nanti siang ini kita bawa ke Pemda untuk kita cocokkan, apakah data-data tadi valid dan kita akan menggunakan langkah yang terukur untuk menyelesaikannya,” ujarnya.
“Artinya, dalam 1 x 24 jam itu mana masyarakat ataupun rakyat yang memiliki kontak sehingga berdampak pada penularan, itulah yang hari ini kita evaluasi, kita ukur nanti kita cocokkan dengan Pemda,” imbuh Mulyo.
Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Yusri Yunus menyampaikan evaluasi ini juga berkaitan dengan program vaksinasi yang sedang digalakkan oleh pemerintah.
Kata Yusri, kepolisian tengah mengumpulkan data untuk melihat sudah berapa banyak warga Jakarta yang menerima vaksin Covid-19.
“Makanya sekarang kita klopkan dulu nanti, kita koordinasi dengan Pemda untuk kita bersama-sama jangan kerja masing-masing, arahnya begitu,” ucap Yusri.
Sebelumnya, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran menyampaikan pesan kepada warga Jakarta di tengah lonjakan kasus positif Covid-19 di ibukota. Pesan ini disampaikan karena kasus Covid-19 dan bed occupancy rate (BOR) di Jakarta yang semakin meningkat. “Sampaikan kepada masyarakat, Jakarta sedang tidak baik-baik saja,” kata Fadil..
Ia juga meminta kepada masyarakat untuk menjaga diri dan keluarga serta taat menerapkan protokol kesehatan untuk bisa segera keluar dari pandemi ini. [wip]