(IslamToday ID) – Di tengah krisis akibat pandemi dan lilitan utang yang kian menggunung, kementerian dan lembaga malah ramai-ramai mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2022.
Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam rapat pembahasan rencana kerja anggaran tahun 2022 mengusulkan tambahan anggaran Rp 1,902 triliun. Mendagri Tito Karnavian menyebut Kemendagri mendapatkan pagu indikatif anggaran 2022 sebesar Rp 3.040.285.956.000.
“Ini memang mengalami penurunan dibanding 2021, Rp 3.204.700.438.00, turun sebesar Rp 164.414.482.000,” kata Tito di Ruang Rapat Komisi II DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (9/6/2021) seperti dikutip dari Tribunnews.
Dari pagu indikatif Rp 3,04 triliun itu, dibagi menjadi dua kelompok, yaitu berdasarkan kelompok belanja operasional sebesar Rp 1,4 triliun dan non-operasional sebesar Rp 1,626 triliun.
Usulan tambahan anggaran itu satu diantaranya digunakan untuk mengamomodir tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 yang dimulai tahun 2022.
“Dengan memperhitungkan terutama tahapan-tahapan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 sudah dimulai dilaksanakan di tahun 2022. Sehingga perlu diakomodir dilaksanakan program-program dan diakomodir dengan anggaran yamg dimasukkan dalam pagu anggaran tahun 2022,” ujar Tito.
Polri juga mengajukan penambahan anggaran Rp 28,584 triliun kepada DPR. Wakapolri Komjen Gatot Eddy menilai pagu anggaran indikatif Polri sebanyak Rp 97,5 triliun untuk tahun 2022 belum mencukupi.
“Setelah dilakukan analisis dan exercise terhadap pagu indikatif Polri pada tahun 2022 serta memperhatikan rasio penggunaan anggaran dan capaian kinerja sebelumnya maka alokasi pagu indikatif tersebut belum mencukupi kebutuhan minimal anggaran di lingkungan Polri, terutama yang bersumber dari rupiah murni,” katanya dalam rapat di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (7/6/2021).
Menurutnya, tambahan anggaran itu dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan, ketanggapan Polri dalam menjaga stabilitas keamanan nasional, dan memperhatikan capaian target sasaran prioritas kinerja pemerintah dan rencana kerja Polri tahun 2022 yang belum tercukupi.
Kemudian, permasalahan Covid-19 yang berdampak pada keamanan ketertiban masyarakat (kamtibmas) serta kenaikan aksi terorisme atau radikalisme yang berakibat terhadap gangguan kamtibmas.
“Selain hal tersebut, Pemilu Pilpres 2024 situasi kamtibmas sudah mulai dirasakan tahun ini, maka Polri telah mengusulkan tambahan anggaran pada penetapan pagu anggaran tahun anggaran 2022 kepada Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas,” kata Gatot seperti dikutip dari Merdeka.
Hal yang sama juga dilakukan Kementerian Informasi dan Komunikasi (Kominfo). Menkominfo Johnny G Plate mengajukan penambahan anggaran untuk tahun 2022. Adapun penambahan anggaran yang dimintakan Sekjen Partai Nasdem tersebut adalah sebesar Rp 20,33 triliun.
Menurutnya, keperluan anggaran untuk transformasi digital yakni sebanyak Rp 42 triliun. Namun, baru sebanyak Rp 21,758 triliun yang sudah masuk pagu indikatif.
“Penghitungan kami menunjukkan bahwa 2022 nanti kebutuhan anggaran sekitar Rp 42,1 triliun. Dengan demikian, kekurangan anggaran sekitar Rp 20,348 triliun,” ujarnya dalam rapat dengan Komisi I DPR RI yang disiarkan secara daring, Senin (7/6/2021).
“Diantaranya percepatan penyediaan infrastruktur telekomunikasi, penguatan infrastruktur digital pemerintah, penguatan tata kelola data, termasuk pertukaran data lintas batas, dan penguatan komunikasi publik, termasuk melalui platform digital,” tambahnya.
Menurut Johnny, upaya itu dikemas dalam lima program strategis yang dilaksanakan penuh pada tahun 2022. Pertama, program penyediaan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai implementasi Prioritas Nasional (PN) ke-5.
Johnny menyatakan program tersebut meliputi upaya percepatan pembangunan Base Transceiver Station (BTS), integrasi Palapa Ring, penyediaan akses internet, penyediaan kapasitas satelit, penggelaran Internet 4G oleh operator, pembangunan pusat monitoring telekomunikasi dan penyiaran, serta upaya digitalisasi penyiaran.
“Yang kedua adalah program pengelolaan spektrum frekuensi standar perangkat dan layanan publik sebagai implementasi Prioritas Nasional ke-5 yang mencakup, upaya farming dan refarming spektrum frekuensi radio, pengadaan sistem monitoring frekuensi radio, dan pengembangan balai besar pengujian perangkat telekomunikasi,” jelasnya.
Selanjutnya, Menkominfo merinci program strategis ketiga yakni pemanfaatan TIK sebagai bentuk implementasi Prioritas Nasional ke-3 dan ke-5, yang ditujukan untuk menciptakan ekosistem serta ruang digital yang aman dan produktif.
Target Investasi Rp 1.200 Triliun
Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia juga menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp 608,5 miliar untuk kementeriannya pada 2022.
Usulan tambahan anggaran itu disampaikan dalam rapat kerja (raker) dengan Komisi VI DPR RI, menyusul pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM tahun 2022 sebesar Rp 711,51 miliar. Pagu tersebut turun 35 persen dari pagu alokasi BKPM tahun 2021 sebesar Rp 1,089 triliun.
“Kami mengajukan usulan tambahan sebesar Rp 608,5 miliar. Usulan ini sudah kami ajukan kepada Menteri Keuangan, Menteri PPN/Bappenas, kami juga sudah melaporkan secara saksama, hingga hari ini kami laporkan kepada pimpinan (Komisi VI),” ungkap Bahlil di Jakarta, Selasa (8/6/2021) seperti dikutip dari Tempo.
Ia menjelaskan, dari pagu indikatif 2022, anggaran sebesar Rp 711,51 miliar akan dibagi menjadi dua program utama, yakni program dukungan manajemen sebesar Rp 300,9 miliar dan belanja program sebesar Rp 410,61 miliar.
Dengan alokasi anggaran tersebut, Kementerian Investasi/BKPM diminta Presiden Jokowi untuk bisa mencapai target investasi sebesar Rp 1.100 – Rp 1.200 triliun. Target tersebut melebihi target di RPJMN 2020-2024 sebesar Rp 968,4 triliun.
Tak mau ketinggalan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga meminta tambahan pagu anggaran tahun 2022 sebesar Rp 2,74 triliun. “Kami sangat memahami kondisi keuangan negara di tengah pandemi Covid-19 belum berakhir saat ini,” kata Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Hiariej saat rapat bersama pembahasan anggaran bersama Komisi III DPR di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin (7/6/2021).
Ia menjelaskan pagu indikatif Kemenkumham tahun 2022 sebesar Rp 17 triliun. Sementara usulan anggaran Kemenkumham sebesar Rp 32,2 triliun. Sehingga ada selisih kekurangan Rp 13,2 triliun untuk pembiayaan program. “Dari selisih itu, kami hanya mengajukan penambahan anggaran sebesar Rp 2,74 triliun,” ujar Edward.
Menurutnya, pagu indikatif tahun 2022 bila dibandingkan anggaran tahun 2021, hanya mengalami kenaikan Rp 94 miliar. Pagu Kemenkumham tahun 2021 sebesar Rp 16,9 triliun. Namun, akibat refocusing anggaran, pagu Kemenkumham menjadi Rp 16,61 triliun.
Edward menjabarkan usulan penambahan anggaran sebesar Rp2,74 triliun itu digunakan untuk membiayai tiga program pada kegiatan yang sangat strategis yakni program dukungan manajemen, program penegakan dan pelayanan hukum dan program pemajuan dan penegakan HAM.
Kementerian BUMN juga mengajukan penambahan anggaran untuk 2022. Saat rapat bersama dengan Komisi VI DPR RI, Menteri BUMN Erick Thohir mengusulkan pagu indikatif Kementerian BUMN tahun 2022 sebesar Rp 208,2 miliar dan mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp 33,34 miliar.
“Saya ingin menyampaikan mengenai pagu indikatif tahun anggaran 2022 Kementerian BUMN, dimana sesuai dengan keputusan bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas tertanggal 29 April 2021 bahwa pagu indikatif TA 2022 Kementerian BUMN ditetapkan Rp 208,2 miliar,” ujar Erick seperti dikutip dari Antara, Kamis (3/6/2021).
Menurutnya, pagu indikatif tersebut lebih rendah dari pagu indikatif tahun 2021 sebesar Rp 244,8 miliar atau 85,06 persen. Kalau melihat dari tahun 2020 ke tahun 2021 dan tahun 2022, anggaran Kementerian BUMN terus mengalami penurunan.
“Adapun kalau kita melihat dari pagu indikatif TA 2022 Rp 208,2 miliar ini menjadi dua program, yakni pertama program dukungan sebesar Rp 152,9 miliar dan program pengembangan serta pengawasan Rp 55,3 miliar,” kata Erick.
Kegiatan yang dilakukan pada tahun depan ada empat program, yakni pembina dan pengawas BUMN yang profesional, memaksimalkan kontribusi BUMN, mewujudkan kemandirian dan korporatisasi BUMN, serta peningkatan keunggulan dan daya saing BUMN.
Terakhir, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) juga meminta anggaran tambahan dalam rancangan pagu indikatif belanja 2022 sebesar Rp 8,04 triliun menjadi Rp 14,1 triliun. Anggaran itu bakal dipakai untuk meningkatkan produktivitas sektor kelautan dan perikanan.
“KKP mengusulkan tambahan pagu anggaran sebesar Rp 8,043 triliun,” kata Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Senin (7/6/2021) seperti dikutip dari Antara.
Menurutnya, penambahan anggaran diperlukan mengingat masih banyak peran strategis KKP dalam agenda pembangunan nasional yang belum tertampung dalam pagu indikatif belanja 2022.
Selain itu, anggaran tambahan juga diperlukan untuk melaksanakan kegiatan prioritas utama KKP dalam melayani kepentingan masyarakat untuk pemulihan ekonomi dan ketahanan pangan.
Ia merinci tambahan anggaran terdiri atas belanja operasional Rp 236,61 miliar untuk pemenuhan belanja pegawai dan operasional perkantoran di pusat dan daerah. Kemudian, belanja non-operasional Rp 7,8 triliun untuk melaksanakan program prioritas nasional dan terobosan KKP.
Berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bapenas No S-361 dan B.238 tanggal 29 April 2021 perihal Pagu Indikatif Belanja K/L TA 2022, KKP mendapatkan alokasi anggaran Rp 6,122 triliun yang terdiri dari belanja operasional Rp 2,6 triliun dan belanja non operasional Rp 3,5 triliun.
“Usulan tambahan pagu anggaran yang telah kami sampaikan, pada intinya adalah untuk penguatan kehadiran pemerintah di masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan,” ujar Trenggono. [wip]
