IslamToday ID– EKS Sekertaris Kementerian BUMN mengatakan jika utang pemerintah terus menumpuk. Ironisnya, rakyat dibuat untuk menanggung utang yang terjadi akibat ulah pemerintah.
Said Didu menuturkan per Mei 2021, jumlah utang pemerintah Indonesia sebesar Rp6.418,15 triliun atau setara 40,49 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB).
Dengan utang sebanyak ini, Said Didu meragukan pemerintah dalam membayarnya. Pasalnya, demi menutupi utang, pemerintah mulai mengurangi subsidi yang diberikan kepada masyarkat serta menaikan beberapa fasilitas negara.
“Saya harus memberi tahu bahwa sebenarnya yang menanggung semua ini adalah rakyat. Besarnya utang dan pembayaran sudah berdampak langsung kepada masyarakat ,” Kata Said Didu dalam kanal Youtubenya, Sabtu (26/06/2021)
Selain itu, rencana pemerintah menaikan tarif listrik pada April lalu juga dinilai sebagai salah satu dampak membengkaknya utang pemerintah. Menurut Said Didu, pemerintah tak sanggup lagi menanggung besarnya subsidi listrik, oleh karena itu diambil kebijakan menaikan tarif listrik.
“Pemerintah tidak lagi subsidi listrik sementara PLN juga sedang banyak utangnya sehingga biaya produksi PLN juga menjadi besar, sehingga listrik harus dinaikkan. Listrik naik karena tidak punya uang untuk menutupi itu,” ungkapnya.
Dampak lain akibat utang pemerintah yang menumpuk ialah pengurangan subsidi pupuk. Said Didu menduga pemerintah tidak sanggup melunasi utang kepada pabrik pupuk, lantaran tidak memiliki dana.
Kata Said Didu, pemerintah masih memiliki utang subsidi sekitar Rp7 triliun-Rp8 triliun yang harus dibayar. Untuk mengatasi ini, pemerintah mengurangi jumlah kuota pupuk yang akan diberikan kepada para petani di Indonesia.
“Petani sudah mengeluh subsidi pupuk, penyebabnya karena pemerintah subsidinya saja yang sudah dikeluarkan masih ngutang ke pabrik pupuk . sehingga pemerintah tidak ada uang lagi untuk menambah subsidi. Jadi petani merasakan kesulitan,” tutur Said Didu.
Tak hanya itu, Said Didu menyebutkan pemerintah juga masih memiliki utang kepada Bulog sebanyak Rp 1,27 triliun. Utang ini akibat berbagai program bantuan pangan dan pengelolaan cadangan beras pemerintah.
Menurutnya, hal ini akan semakin menambah beban petani . Pasalnya, harga gabah akan anjlok, karena bulog tak memiliki kemampuan untuk membeli gabah dari petani. Hal ini terjadi karena pemerintah tidak melunasi utangnya kepada Bulog.
“Harga-harga gabah kadang- kadang anjlok penyebabnya apa ?, karena pemerintah tidak punya uang lagi untuk membayar hutang ke Bulog dan memberikan uang ke Bulog agar membeli gabah. Nah itu semua yang dirasain rakyat,” jelasnya.
Said Didu mengingatkan, jika pemerintah semakin menambah utangnya maka akan semakin banyak uang APBN yang terpakai untuk melunasi utang. Padahal APBN seharusnya digunakan untuk kemakmuran rakyat.
“Saya kasih contoh hitungan ambil APBN tahun 2021 kira-kira akan membayar apa namanya bunga utang dan lain-lain sekitar Rp 800 triliun artinya uang negara yang ada yang harusnya dibelanjakan untuk rakyat, sekarang dipakai untuk membayar hutang. Membayar utang akhirnya rakyat tidak menikmati,” pungkasnya.
Penulis Kanzun