Islam Today ID — Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Egi Primayogha menilai Presiden Jokowi lebih berpihak kepada kepentingan oligarki dibandingkan dengan kepentingan publik.
Pasalnya ia melihat selama ini pemerintah dengan mudahnya merbitkan sejumlah undang –undang bermasalah seperti Undang-undang KPK, Undang-undang Ciptakerja, undang-undang minerba atau aturan hukum yang lainnya.
“Saya pikir Jokowi berpihak pada kepentingan oligarki. bukan kepentingan public ini terbukti dengan disahkannya undang-undang KPK atau hukum lain yang tidak kalah bermasalah seperti misalnya undang-undang cipta kerja undang-undang minerba atau undang-undang MK,” katanya dalam video diskusi daring, di kanal Youtube Sahabat ICW, Jumat (2/7/2021).
Selain itu, Egi juga melihat masa pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi masa tumbangnya lembaga KPK. dan menurutnya, rezim ini tidak memiliki semangat dalam pemberantasan korupsi.
“KPK tumbang di rezim jokowi gitu ya, pemberantasan korupsi sudah luluh lantah ditangannya, dan itu berarti posisi moral rezim saat ini untuk bicara pemberantasan korupsi sudah tidak ada lagi. Jadi apapun yang dikatakan tentang pemberantasan korupsi sudah di tidak patut kita percaya, “
Padahal Jokowi pernah menjanjikan akan menguatkan pemberantasan korupsi di Indonesia dalam program Nawacita. Namun realitanya malah berbanding terbalik.
“Di tahun 2015 pemerintah menjadi pengusul Revisi Undang-undang KPK, membuat surat presiden Revisi Undang-undang KPK. Dan dalam semalam revisi daftar isian masalah, revisi undang-undang KPK bersama DPR gitu ya, dan kita tahu sendiri hasilnya seperti apa, Revisi undang-undang KPK disahkan dalam waktu yang sangat yang cepat,” paparnya.
Tak hanya itu, Egi juga memaparkan terpilihnya Firli Bahuri sebagai ketua lembaga antirasuah oleh DPR dan disetujui Jokowi menandakan bahwa ada campurtangan oligarki yang mempengaruhi kebijakan Presiden Jokowi.
Padahal, kala itu Firli dilaporkan melakukan dugaan pelanggaran etik dan Egi menyebutkan bahwa ‘sang aktor’ oligarki tengah memanfaatkan situasi tersebut. Kemudian lanjutnya, hal tersebut juga terlihat pada polemik tes wawasan kebangsaan.
“Berkaitan oligarki sekali lagi, dalam permasalahan KPK hari ini seperti TWK misalnya, betul ada permsalahan Firli Bahuri disitu, tapi kita jangan sampai lupa ada masalah lain yang seringkali aktor nya tidak terlihat, ada masalah oligarki di situ, Firli Bahuri adalah pion, jadi ada aktor lain yang lebih besar selain Firli dan kita harus harus ingat akan hal itu, “ jelasnya.
Bila oligarki terus mempengaruhi kebijakan pemerintah, Egi memprediksi Indonesia tidak akan bisa memperkuat lembaga KPK. Selain itu, ia juga menduga akan ada permasalahan baru yang muncul di masa yang akan datang. Dan permasalahan tersebut seolah berpihak kepada oligarki.
“Jadi saya pikir dalam konteks hari hari ini menyelamatkan KPK, memberantas korupsi tanpa berupaya mengubah sistem politik yang oligarkis saya rasa itu siasia dan mustahil,” ucapnya.
“Saya duga masalah-masalah lain yang mengancam demokrasi kita akan terus bermunculan di masa yang akan datang ,” tutupnya.
Penulis Kanzun