(IslamToday ID) – Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) darurat yang sedianya akan berakhir pada 20 Juli mendatang, kabarnya akan diperpanjang oleh Presiden Jokowi.
Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas) secara virtual, Jumat (16/7/2021).
“Sudah diputuskan Bapak Presiden (Jokowi), dilanjutkan (PPKM darurat) sampai akhir Juli,” ujar Muhadjir saat meninjau shelter pasien Covid-19 di Hotel University Club UGM, Yogyakarta.
Keputusan memperpanjang PPKM darurat ini, katanya, ditimbang oleh pemerintah dengan melihat konsekuensi yang akan muncul.
Misalnya saja, terkait dengan menyelaraskan pendisplinan protokol kesehatan Covid-19 di lingkungan masyarakat dengan standar PPKM dan pemenuhan bantuan sosial bagi warga yang terdampak.
Bahkan, kata eks Mendikbud ini, pemenuhan bansos tidak mungkin ditanggung sendiri oleh pemerintah. Sehingga diperlukan keterlibatan banyak pihak untuk aktif mengulirkan bantuan ke masyarakat terdampak.
“Saling bantu, saling bergandeng tangan, mengulurkan tangan, termasuk sedekah masker. Karena bagaimanapun masyarakat di bawah, masker barang yang mahal, tidak mungkin kita meminta kesadaran melulu tanpa upaya kita membantu mereka,” ungkap Muhadjir seperti dikutip dari RMOL.
Sementara itu, Direktur Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti menilai Presiden Jokowi mesti melakukan evaluasi terhadap Koordinator PPKM Darurat Jawa-Bali, Luhut Binsar Pandjaitan.
“Saya kira paling penting dilakukan sekarang ini oleh pemerintah adalah juga mencoba mengevaluasi koordinator dari pelaksanaan PPKM darurat Jawa-Bali (Luhut Binsar Pandjaitan) ini,” kata Ray saat menjadi narasumber dalam webinar PARA Syndicate bertajuk “Vaksin Berbayar: Komersialisasi Pandemi vs Kehadiran Negara” pada Jumat (16/7/2021).
Menurut pengamat politik jebolan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini, sosok Koordinator PPKM Jawa-Bali yang paling penting dibutuhkan oleh negara saat ini adalah tokoh yang betul-betul mampu mengajak masyarakat terlibat penuh di dalam proses pencegahan dan penanggulangan wabah ini.
“Sekaligus meningkatkan solidaritas masyarakat untuk bersama-sama bersimpati ke dalam proses penanganan pandemi Covid-19 ini,” tegas Ray.
Ia menilai model komunikasi Luhut yang kerap kali berisi ancaman hingga mengklaim keberhasilan penanganan Covid-19 justru akan semakin menggerus kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Saya kira akan memunculkan pesimisme publik untuk ikut berpartisipasi,” pungkasnya.
Selama hampir dua pekan pelaksanaan PPKM darurat Jawa-Bali, muncul sejumlah persoalan di lapangan mengenai penanganan Covid-19. Misalnya, soal kelangkaan dan kenaikan harga obat terapi Covid-19 hingga oksigen medis, serta dampak ekonomi di masa pandemi sekarang ini.
Persoalan tersebut sempat dikritik banyak pihak. Namun, Luhut justru menantang pihak-pihak yang mengkritik kerja penanganan Covid-19 pemerintah untuk berdebat dengannya.
Bahkan beberapa hari yang lalu, Luhut mengklaim kondisi pandemi di dalam negeri sudah terkendali, padahal lonjakan kasus positif Covid-19 setiap harinya masih terus mengalami kenaikan yang tinggi.
Per hari ini, angka positif Covid-19 bertambah 54.000 orang, angka kematian naik 1.205 orang, dan angka kesembuhan mencapai 28.079 orang. [wip]