(IslamToday ID) – Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) ternyata terlilit utang hingga mencapai Rp 1,45 triliun. Hal itu terkuak dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI dengan BNPB di Parlemen Senayan, Jakarta.
Anggota Komisi VIII dari Fraksi PKS, Bukhori Yusuf pun mencecar Kepala BNPB Letjen Ganip Warsito terkait pihak ketiga dalam utang tersebut.
“Ini Rp 1,45 triliun ini pihak ketiganya siapa ini? Karena kita semua ini hanya cuma mendengar berita ini. Ini uang sebesar ini cuma lewat-lewat, ini komisi kelewatan sehingga kita tidak bisa mengontrol pada waktunya,” kata Bukhori, Kamis (26/8/2021).
Tak hanya itu, ia juga mengkritik langkah BNPB yang meminta tambahan anggaran sebesar Rp 366 miliar lebih untuk penyelenggaraan konvensi bencana di Bali pada 2022.
Ia menanyakan alasan acara tersebut memakan anggaran hingga ratusan miliar rupiah di tengah kebutuhan penguatan ekonomi akibat pandemi Covid-19.
“Pertanyaannya, kenapa sampai sebesar Rp 366 miliar? Ini kan dana sangat besar saat masyarakat kita masih memerlukan adanya penguatan ekonomi yang sudah sampai dalam kontraksinya kalau saya lihat di berbagai survei,” ujarnya seperti dikutip dari CNN Indonesia.
Merespons kritik ihwal utang, Ganip mengaku awalnya bingung karena utang tersebut sudah ditemukan ketika dirinya baru memimpin BNPB. “Saya sendiri masuk ke BNPB bingung dengan utang-utang itu Pak. Kenapa ini bisa terjadi, hal seperti ini,” ujarnya.
Ia menjelaskan, utang itu berasal dari pembiayaan penanggulangan bencana yang belum sempat dialokasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Namun, Ganip menegaskan utang tersebut sudah lunas seluruhnya melalui sejumlah proses.
“Perlu saya jelaskan bahwa kegiatan yang terutang itu ternyata malah kegiatan penanggulangan bencana yang sudah dikerjakan dan belum sempat dialokasikan oleh Kementerian Keuangan, berupa DSP, dan ini belum ada atau belum masuk di DIPA BNPB tahun 2020,” ucap Ganip.
Sementara terkait penyelenggaraan konvensi bencana bernama Global Platform for Disaster Risk Reduction atau GPDRR di Bali pada 2022, Ganip menerangkan bahwa proses penunjukan Indonesia sebagai tuan rumah sudah dilakukan sebelum dirinya menjabat Kepala BNPB.
Menurutnya, nilai strategis secara global dari penyelenggaraan GPDRR ialah merefleksikan kepercayaan komunitas internasional atas kepemimpinan Indonesia di dalam isu kebencanaan.
“Ini sebenarnya pertemuan secara multi pihak secara global. Terbesar yang diselenggarakan tahunan, dua tahun sekali, ini untuk membahas pengurangan bencana sebenarnya. Dasar dari kegiatan ini adalah Kerangka Sendai tahun 2015, konferensi di Sendai 2015. Kemudian GPDRR ini forum untuk multi pemangku kepentingan, diinisiasi oleh PBB,” kata Ganip.
“Kemudian berikutnya nilai strategisnya menegasikan posisi Indonesia sebagai center of knowledge dalam bidang kebencanaan. Kemudian yang ketiga memajukan self diplomacy Indonesia dalam bidang kemanusiaan,” tambahnya.
Ganip pun menerangkan bahwa BNPB sudah melakukan kajian untuk melaksanakan acara tersebut, termasuk ihwal nilai strategis nasional, serta mengkaji soal kondisi Indonesia yang masih dilanda pandemi Covid-19. [wip]