(IslamToday ID) – Wakil Presiden (Wapres) RI Ma’ruf Amin mengatakan target penurunan angka kemiskinan ekstrem secara nasional hingga nol persen pada akhir tahun 2024 bukan sesuatu yang mudah.
“Ini memang bukan hal yang mudah untuk sampai tahun 2024 menjadi nol persen daripada kemiskinan ekstrem ini,” kata Wapres saat memimpin Rapat Pleno Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) secara virtual, Rabu (25/8/2021).
Ia mengatakan penurunan kemiskinan ekstrem hingga nol persen merupakan target jangka panjang, sedangkan target jangka pendek pada 2021 adalah menurunkan kemiskinan ekstrem di tujuh provinsi.
“Penurunan kemiskinan ekstrem menjadi nol persen sejalan dengan SDGs yang memuat komitmen global untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem pada 2030. Namun, Bapak Presiden (Jokowi) menugaskan kita semua untuk dapat menuntaskannya enam tahun lebih cepat, yaitu pada akhir tahun 2024,” jelas Wapres seperti dikutip dari Antara.
Merujuk data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2021, ia mengatakan tingkat kemiskinan nasional mencapai 27,54 juta jiwa, sedangkan kemiskinan ekstrem sebanyak 10,86 juta jiwa. Data kemiskinan ekstrem secara nasional tersebut berada di 212 kabupaten/kota dari 25 provinsi.
Ketujuh provinsi tersebut adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Maluku, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, dan Papua. Dari setiap provinsi tersebut, lanjut Wapres, dipilih lima kabupaten dan kota yang kemudian semuanya mewakili jumlah penduduk miskin ekstrem secara nasional.
Wapres meminta seluruh jajaran kementerian dan lembaga pemerintah nonkementerian (K/L) terkait untuk memperkuat penargetan rumah tangga ekstrem dalam fokus wilayah tersebut.
“Bagi K/L yang memiliki program bantuan sosial bersasaran agar memastikan bahwa seluruh rumah tangga miskin dan individu yang masuk kategori miskin ekstrem di fokus wilayah tersebut menerima bantuan sosial,” ujarnya.
Juru bicara Wapres, Masduki Baidlowi menambahkan kepala daerah di tujuh provinsi itu diminta untuk memperbarui data rakyat miskin ekstrem dan berkonsolidasi dengan Kementerian Sosial terhadap Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) guna menurunkan angka kemiskinan ekstrem.
“Wapres minta ada konsolidasi data, update data. Maka kepada pimpinan daerah, dalam konteks agar tepat sasaran, mohon dibantu koordinasi dan konsolidasi data itu dengan Mensos. Itu penting,” kata Masduki, Jumat (27/8/2021).
Para gubernur di ketujuh provinsi tersebut, lanjutnya, diminta menentukan lima kabupaten dan kota dengan jumlah rumah tangga miskin ekstrem paling banyak di daerahnya. Kepada kabupaten dan kota yang tidak terpilih, Masduki berharap ada pengertian dan tidak ada kecemburuan sosial.
“Karena yang akan dipilih cuma lima, itu jangan menjadi persoalan kalau tidak diambil. Ini memang masalahnya yang diambil yang paling parah, tentu saja gubernur yang sudah tahu dengan sekda dan perangkatnya itu,” jelasnya.
Oleh karena itu, Masduki berharap gubernur di tujuh provinsi tersebut dapat dengan serius memetakan kabupaten dan kota yang berhak mendapatkan perhatian dalam penurunan kemiskinan ekstrem hingga akhir 2021.
DTKS akan digunakan sebagai basis data untuk menyasar rumah tangga dengan kemiskinan ekstrem hingga tingkat desa. Menteri Sosial Tri Rismaharini juga telah diminta secara khusus oleh Wapres untuk memperbaiki DTKS tersebut.
“Mensos juga diminta oleh Wapres untuk menyempurnakan DTKS, bukan data yang umum seperti data kependudukan Dukcapil, tetapi memang data yang sasarannya adalah rumah tangga,” ujar Masduki. [wip]