(IslamToday ID) – Komisi VI DPR RI meminta pemerintah melakukan audit investigasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Hal ini terkait adanya laporan pembengkakan biaya konstruksi (cost overrun) sebesar Rp 4,1 triliun.
Anggota Komisi VI DPR RI, Herman Khaeron mengatakan hingga saat ini belum dilakukan pendalaman terkait penyebab pembengkakan biaya proyek kereta cepat tersebut. Untuk itu, ujarnya, perlu agar proyek tersebut segera diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Sehingga usulan penyertaan modal negara (PMN) yang akan diberikan memiliki landasan hukum yang kuat.
“Kami belum memutuskan untuk memberikan penyertaan modal negara melalui PT Kereta Api. Syarat utama adalah adanya hasil pemeriksaan BPK dan BPKP,” katanya seperti dikutip dari Republika, Senin (27/9/2021).
Dengan syarat utama tersebut, lanjutnya, maka ke depannya juga agar dapat clear and clean serta memenuhi unsur good corporate governance. Namun, Herman menilai proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu tetap dilanjutkan meski target pembangunannya harus mundur.
Untuk itu, ia mengutarakan harapannya agar proyek kereta cepat yang diproyeksikan dapat beroperasi pada 2023 itu ke depannya tidak membebani keuangan negara secara berkelanjutan.
“Yang penting adalah proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini harus betul-betul memiliki nilai manfaat bagi masyarakat,” katanya.
Anggota Komisi VI lainnya, Andre Rosiade mengatakan persoalan ini memang harus segera diselesaikan karena pemerintah ingin bisa mengoperasikan proyek ini secara mulus menjelang perayaan G20 pada 2022 bersama dengan Presiden China Xi Jinping.
Komisi VI mendukung upaya percepatan penyelesaian proyek tersebut, tetapi juga harus dipastikan instrumen pendaaan yang diperlukan tersedia.
“Kalau untuk segera bisa menyelesaikannya ya memang opsinya PMN, tapi kan masih terbentur aturan. Kalau perbankan atau pinjaman rasamya sulit karena kelaikan proyek ini setelah 40 tahun operasi saja masih rugi,” ujarnya seperti dikutip dari Bisnis.com.
Menurutnya, audit investigasi juga perlu dilakukan karena proyek tersebut terbentur aturan dalam Pasal 4 Ayat (2) Perpres No 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta-Bandung yang menyebutkan bahwa pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari APBN serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.
“Makanya kami minta ke KAI audit investigasi. Kemarin KAI kan setuju soal itu dan konsultasi juga meminta Badan Pengawas Keuangan supaya ada pertanggungjawaban atas dana yang digunakan,” imbuhnya.
Di luar itu, ia juga meminta KAI menggunakan rel kereta produksi dalam negeri dalam rencana pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia mengaku kecewa dengan keputusan 7 kontraktor yang memilih menggunakan 100 persen rel kereta impor.
“Apa belum mampu kita bikin relnya? Ini kan pekerjaan yang sederhana bikin rel. Apa Indonesia tidak mampu membikin rel sehingga kita impor dari China. Ini kan bicara TKDN. Ini kan yang gampang bikin rel, besi gitu doang, malah harus impor. Nah jadi kita harus buktikan sebutan TKDN itu ya dan ini, relnya harus buatan kita,” jelasnya.
Menanggapi persoalan audit dan pembengkakan biaya, Sekretaris perusahaan KCIC Mirza Soraya menyampaikan untuk menekan biaya tambahan pada proyek kereta cepat Jakarta-Bandung perlu dilakukan secara bertahap agar bisa menjadi mirip dengan kisaran biaya awal.
“Kemudian apakah biaya akan ditutup melalui pendanaan alternatif, mencari pinjaman persoalan ini, masih dalam pembahasan dengan sponsor dan lender,” ujarnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengatakan proses pengerjaan konstruksi kereta cepat Jakarta-Bandung telah mencapai 73 persen. Moda transportasi mutakhir itu akan menjalani uji coba pada akhir 2022.
Jokowi mengharapkan proyek strategis itu dapat terintegrasi dengan moda transportasi lainnya seperti kereta cepat ringan (Light Rapid Train/LRT) dan Moda Raya Terpadu (MRT) di DKI Jakarta agar menciptakan efisiensi waktu dan jarak tempuh untuk meningkatkan daya saing kegiatan ekonomi.
Pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung juga diharapkan Jokowi untuk menyertakan transfer teknologi ke tenaga kerja domestik. [wip]