(IslamToday ID) – Presiden Jokowi resmi melantik 10 anggota Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Istana Negara, Rabu (13/10/2021). Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) No 45 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional.
Pelantikan ini membuat Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menjabat sebagai ketua dewan pengarah di dua lembaga. Yakni BRIN dan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
“Kepada yang bersangkutan masing-masing diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya sesuai peraturan perundang-undangan,” ujar Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Nanik Purwanti saat membacakan Keppres.
Acara kemudian dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Presiden Jokowi. Diketahui, dalam Pasal 6 dijelaskan bahwa Dewan Pengarah memiliki tugas memberikan arahan kepada kepala BRIN dalam merumuskan kebijakan dan penyelenggaraan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan menjadi landasan dalam perencanaan pembangunan nasional di segala bidang kehidupan yang berpedoman pada nilai Pancasila.
BRIN, lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden dalam menyelenggarakan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi, penyelenggaraan ketenaganukliran, dan penyelenggaraan keantariksaan yang terintegrasi.
Di pasal berikutnya, disebutkan bahwa Ketua Dewan Pengarah BRIN ialah ex-officio Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP).
Sebelumnya, Megawati dilantik Presiden Jokowi sebagai Ketua Dewan Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) pada 7 Juni 2017. UKP PIP saat ini berubah menjadi BPIP. Berdasarkan Perpres No 42 Tahun 2018, Megawati mendapat hak keuangan sebesar Rp 112.548.000 per bulan sebagai Ketua Dewan Pengarah BPIP.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI) Ujang Komaruddin mengkritik penunjukan Megawati sebagai Ketua Dewan Pengarah BRIN. Ujang menilai ada kekhawatiran posisi Megawati sebagai ketua umum partai membuat BRIN diarahkan ke politik dan tidak independen.
Ia menyarankan agar posisi Ketua Dewan Pengarah BRIN tidak diberikan pada elite partai politik. Tujuannya agar BRIN independen dan bisa menghasilkan riset-riset dan inovasi unggulan.
“Jika diambil dari ketum partai dikhawatirkan BRIN akan dibawa-bawa ke politik dan tidak independen lagi. Lagian Megawati juga sudah jadi Ketua Dewan Pengarah BPIP,” katanya seperti dikutip dari Republika, Kamis (14/10/2021).
Kemudian, ia melanjutkan tidak ada yang bisa dilakukan saat ini. Sebab, yang berkuasa yang dapat mengambil tindakan. Masyarakat hanya bisa menyaksikan dengan mengelus dada. “Tapi mau gimana lagi. Saat ini kan suka-suka yang punya kuasa. Jadi berhak menentukan posisi apapun. Begitulah yang terjadi,” tegas Ujang.
Selain Megawati, mereka yang dilantik untuk mengisi struktur Dewan Pengarah BRIN adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Bappenas Suharso Monoarfa sebagai Wakil Ketua Dewan Pengarah BRIN.
Kemudian, akademisi dari Universitas Negeri Jakarta, Sudhamek Agung Waspodo Sunyoto didapuk sebagai Sekretaris Dewan Pengarah BRIN. Lalu Emil Salim, I Gede Wenten, Bambang Kesowo, Adi Utarini, Marsudi Wahyu Kisworo, dan Tri Mumpuni sebagai anggota Dewan Pengarah BRIN. [wip]