(IslamToday ID) – Polri menilai lemahnya pengawasan menjadi penyebab maraknya mafia karantina di pintu-pintu masuk Indonesia, utamanya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
“Kasus yang pernah ditangani, kelemahannya adalah di pengawasan bandaranya, dari mulai pintu kedatangan dia keluar dari pesawat ini ada oknum-oknum yang menyalahgunakan kewenangannya,” kata Kadiv Humas Polri Irjen Pol Dedi Prasetyo, Rabu (2/2/2022).
Ia mengatakan keberadaan oknum tersebut juga membuat resah warga negara asing (WNA). Oknum tersebut melakukan modusnya dengan menjemput pelaku perjalanan luar negeri (PPLN) dan menawarkan jasanya. Namun, ia menegaskan keberadaan oknum-oknum tersebut telah ditindak.
“Dari hasil komunikasi dan koordinasi dengan pihak Imigrasi, tentunya sudah tidak ada lagi jalur-jalur tersebut, harus clear (bersih) dari orang-orang yang mencoba memanfaatkan situasi tersebut,” ungkap jenderal bintang dua itu seperti dikutip dari Medcom.
Dedi berjanji Polri terus mengantisipasi mafia karantina bersama stakeholder terkait. Yakni dengan melakukan pemantauan menggunakan aplikasi monitoring presisi, mulai dari pintu keluar Imigrasi hingga pengantaran ke hotel tempat karantina.
Tidak hanya itu, PPLN akan dipantau selama menjalani karantina. Menurutnya, pelaku karantina juga berpotensi melakukan pelanggaran dengan tidak menjalani karantina kesehatan selama lima hari sesuai yang telah ditetapkan pemerintah.
“Jangan sampai melakukan pelanggaran dan harus sama-sama kita tegakkan apa yang menjadi regulasi dan aturan dari pemerintah yang sudah diputuskan,” ucap mantan Kapolda Kalimantan Tengah itu.
Dedi menekankan Polri akan menindak tegas oknum yang terlibat dalam pelanggaran kekarantinaan. Hal tersebut sesuai dengan arahan Presiden Jokowi yang mulai geram dengan praktik permainan karantina di lapangan.
“Karena ini menyangkut kepercayaan dunia internasional di Indonesia bahwa untuk sistem kekarantinaan di Indonesia harus berjalan dengan baik,” katanya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi mengaku mendengar banyak keluhan dari WNA terkait permainan karantina di mana prosesnya menyulitkan dan tidak sesuai ketentuan. Jokowi lalu menginstruksikan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas hal tersebut. [wip]