JAKARTA — Anggota Komisi XI DPR Ri, Ecky Awal Mucharam, mengecam dugaan ujaran bersifat SARA yang disampaikan Rektor Institut Teknologi Kalimantan (ITK), Budi Santosa Purwokartiko, melalui akun media sosialnya.
Ecky menjelaskan triliunan rupiah dana beasiswa yang dikelola Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) harus digunakan dalam rangka mencerdaskan rakyat Indonesia.
Sehingga, harus ada afirmasi kepada mahasiswa/mahasiswi daerah dan kurang mampu. Bukan semata-semata mereka yang pandai bahasa asing saja.
“Saya minta Kemendikbud dan pihak LPDP harus melakukan evaluasi atasnya” kata Ecky dalam keterangan persnya dikutip Selasa (3/5/2022).
Ecky menegaskan bahwa semua beasiswa dari dana LPDP bersumber dari uang rakyat. Proses seleksi berdasarkan kriteria tertentu yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
“Seluruh mahasiswa/i yang memenuhi sarat berhak mendapatkan beasiswa tersebut, termasuk yang memakai jilbab, kerudung atau tutup kepala” ujar Ecky.
Menurutnya, pernyataan Budi Santosa dinilai sangat menyakitkan umat Islam yang menjungjung tinggi nilai-nilai Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan dan persatuan Indonesia.
“Tidak selayaknya dan tidak ada tempat bagi orang yang punya pemikiran rasisme ikut terlibat dalam seleksi dan penetapan pemberian beasiswa yang didanai LPDP” tandasnya.
Ecky menjelaskan triliunan dana beasiswa yang dikelola LPDP harus digunakan dalam rangka mencerdaskan rakyat indonesia. Maka harus ada afirmasi kepada mahasiswa/i daerah dan kurang mampu. Bukan semata-semata bagi mahasiswa/i yang pandai bahasa asing saja.
“Saya minta Kemendikbud dan pihak LPDP harus melakukan evaluasi atasnya,” tegasnya.
Organisasi LPDP bertanggung jawab langsung kepada Menteri Keuangan dan dibentuk melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.01/2011 tanggal 28 Desember 2011. Melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor 18/KMK.05/2012 tanggal 30 Januari 2012, LPDP ditetapkan sebagai instansi pemerintah yang menerapkan pola keuangan Badan Layanan Umum. Sehingga, LPDP dan Kementerian Keuangan menjadi mitra kerja dari Komisi XI DPR RI.[IZ]