(IslamToday ID) – Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera berharap kocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju tidak sekadar bagi-bagi jatah kue kekuasaan untuk partai koalisi pemerintah. Pihaknya menaruh harapan kepada para menteri yang baru menjabat untuk membuktikan kinerjanya.
“Terutama menangani stabilitas harga minyak goreng dan harga bahan pokok yang hingga kini masih belum stabil,” kata Mardani dalam diskusi daring bertajuk ‘Dramaturgi Reshuffle Kabinet’, Sabtu (18/6/2022).
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS ini berharap dalam kurun waktu dua pekan, para menteri bisa membuktikan kinerjanya kepada masyarakat Indonesia.
“Kami berharap dua pekan ke depan urusan harga minyak goreng dan beberapa komoditi keperluan masyarakat dapat segera terjangkau,” kata Mardani seperti dikutip dari RMOL.
Presiden Jokowi telah melantik dua menteri yakni Zulkifli Hasan sebagai Menteri Perdagangan dan mantan Panglima TNI Marsekal (Purn) Hadi Tjahjanto sebagai Menteri ATR/BPN.
Selain itu, Afriansyah Ferry Noor dilantik sebagai Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Raja Juli Antoni sebagai Wamen ATR/BPN, dan Wempi Watipo sebagai Wamendagri.
Anggota Fraksi PKS lainnya, Mulyanto juga mengkritik pernyataan yang dilontarkan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan yang ingin menghapus minyak goreng (migor) curah.
Mulyanto menyebut Mendag payah karena seolah belum berbuat apa-apa sudah menyerah mengurus masalah migor curah. Harusnya, Mendag baru hadir dengan gagasan-gagasan dan terobosan baru. Bukan malah bolak-balik pada wacana lama yang berisiko menimbulkan masalah baru.
“Keinginannya Ini senada dengan wacana yang dikembangkan oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan, untuk menghapus dan melepas migor curah mengikuti mekanisme pasar,” kata Mulyanto.
Ia menyatakan tidak setuju dengan ide tersebut. Ia menilai belum saatnya pemerintah mengambil langkah kebijakan tersebut di tengah sengkarut persoalan migor sekarang ini.
“Jangan seperti pepatah, buruk rupa cermin dibelah. Karena ketidakmampuan mengendalikan pasokan dan harganya, maka migor curah tersebut dihapuskan dan dilepas mengikuti mekanisme pasar. Negara tidak boleh lepas tangan, dengan dalih menyerahkannya pada mekanisme pasar. Negara harus hadir dan bertanggung jawab melindungi segenap bangsa,” terang Wakil Ketua Fraksi PKS DPR RI ini.
Mulyanto menganggap kondisi ini seperti sebuah paradoks karena di negeri yang kaya sumber daya alam (SDA) dan produsen migor nomor satu dunia, namun harga CPO internasional yang tinggi tidak menjadi berkah, malah justru sebaliknya menuai musibah. [wip]