(IslamToday ID) – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menegaskan masa jabatan presiden di Indonesia hanya boleh maksimal dua periode, karena sudah disepakati bersama dan diatur dalam undang-undang.
“Lah kalau sudah dua kali, ya maaf, ya dua kali,” kata Megawati dalam pidatonya di HUT ke-50 PDIP di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Selasa (10/1/2023).
Puncak acara HUT ke-50 PDIP dihadiri ribuan kader termasuk pula Presiden Jokowi. Jokowi diketahui pula sebagai kader PDIP sejak ia masih menjabat Walikota Solo pada 2005 silam.
Dalam pidato politiknya, Megawati mengatakan membangun Republik Indonesia bukanlah pekerjaan yang mudah. Ia berharap negeri ini tetap konsekuen dan melanjutkan kontinuitas yang sudah disepakati bersama.
Oleh karena itu, Megawati meminta semua pihak untuk tetap berpegang pada Pancasila dan UUD 1945 sebagai acuan dan kesepakatan bernegara.
“Kalau sudah mau Pemilu 2024, mbok ya sudah dijalankan dengan baik. Jangan lalu sepertinya apa ya, susah payah loh kita ini menginginkan dan jalankan supaya republik ini utuh. Bahwa kalau memang sudah diputuskan bersama ya itu yang dijalankan,” katanya dikutip dari CNN Indonesia.
Megawati lantas mempertanyakan apakah Indonesia bakal terus melakukan uji coba konstitusi bernegara. Ia berkaca pada kejadian yang menimpa Presiden pertama RI Soekarno yang dijadikan presiden seumur hidup. Namun pada akhirnya dilengserkan karena dicari-cari kesalahannya.
“Ini apa mau begitu terus? Ini saya bertanya sebagai seorang ibu, apa mau begitu kita seperti uji coba terus menerus?” tanyanya.
Ia juga menyinggung soal pencapresan di PDIP yang merupakan kewenangan penuh dirinya. Ia menegaskan telah diberi mandat oleh kongres sebagai forum tertinggi partai untuk menetapkan Capres dari partai banteng moncong putih.
“Saya Ketum terpilih di kongres partai sebagai institusi tertinggi partai, maka oleh kongres partai diberikan lah Ketum terpilih, hak prerogatif siapa yang akan dicalonkan,” kata Megawati.
“Saiki nunggin nggak ada, ini urusan gue,” tambahnyanya.
Acara HUT PDIP itu selain dihadiri Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin, juga sejumlah pejabat di antaranya Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua DPR Puan Maharani, dan Ketua DPP PDIP Bidang Ekonomi Kreatif. [wip]